Reorganisasi Kebun Sawit Sitaan: Momentum Menuju Tata Kelola Profesional dan Berkelanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA – Langkah pemerintah mengambil alih lahan dan kebun kelapa sawit bermasalah patut diapresiasi. Kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, serta para kepala daerah agar tidak sembarangan membuka perkebunan di kawasan hutan. Sudah saatnya kita berhenti mengandalkan “peta di atas meja” dan “amplop yang berbicara” dalam pengambilan keputusan. Alam tidak bisa terus-menerus menjadi korban kelalaian manusia.

Menurut data yang diungkapkan Kepala ATR/BPN Nusron Wahid (Kompas.com, 24/2/2025), sebanyak 1,1 juta hektare kebun sawit telah disita dari total 3,7 juta hektare yang bermasalah. Jumlah itu bisa saja terus bertambah hingga menembus 4 juta hektare. Kebun-kebun yang sudah terlacak oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) jelas tidak akan dirawat seperti sebelumnya, dan hal ini tentu akan berdampak pada penurunan produktivitas.

Sebaran lahan sitaan yang luas—mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara—menuntut penataan yang cermat. Kantor pengelola kebun sebaiknya berada di provinsi masing-masing agar operasional lebih efektif dan uang hasil usaha dapat berputar di daerah, memperkuat ekonomi lokal.

 BACA JUGA: Lonjakan Impor Minyak Nabati India Capai 51%, Didorong Pengiriman Minyak Sawit

Tantangan Skala Ekonomi dan Kompleksitas Pengelolaan

Idealnya, pengelolaan kebun sawit tidak lebih dari 500.000 hektare, setara 100 unit kebun masing-masing seluas 5.000 hektare. Di luar batas itu, efisiensi dan pengawasan akan menurun drastis. Perlu diingat, setiap hektare kebun berisi sekitar 130–135 pohon sawit—setiap pohon ibarat “pabrik minyak” yang hidup dan membutuhkan perhatian dari akar hingga buahnya.

Jika satu perusahaan mengelola 500.000 hektare, artinya mereka bertanggung jawab atas sekitar 65 juta pohon sawit. Skala sebesar ini memerlukan sistem manajemen, SDM, dan teknologi yang matang. Sayangnya, dalam banyak kasus, ekspansi justru tidak diimbangi dengan kesiapan teknis dan sosial di lapangan.

Bayangkan, seorang asisten kebun memimpin 80 orang dan mengelola aset senilai Rp62,5 miliar. Manajer kebun mengelola Rp625 miliar, sementara jajaran direksi memegang kendali aset hingga Rp62,5 triliun dan 85 ribu tenaga kerja. Ini bukan sekadar urusan tanam dan panen—ini operasi besar yang menuntut disiplin, kompetensi, dan integritas tinggi.

 BACA JUGA: China Ingatkan Tak Ada Pemenang dalam Perang Dagang, Usai Trump Ancam Hentikan Impor Minyak Goreng

 

Tantangan Sosial dan Teknis

Membentuk perusahaan baru seperti PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola kebun sitaan memang langkah berani, tetapi penuh risiko. Menggabungkan berbagai budaya kerja, latar belakang, dan sistem lama bukan perkara mudah. Butuh waktu 4–5 tahun untuk membangun kohesi dan etos kerja baru yang solid.

Dari sisi teknis agronomi, perbedaan kondisi tanaman, kepadatan pohon (density), dan produktivitas juga memerlukan pendekatan yang spesifik. Solusinya adalah memperbanyak pelatihan, capacity building, serta pertukaran pengetahuan antarwilayah.