Polemik HGU Menjadi “Sandungan” Investasi Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah angka devisa yang masih gemuk dan luas kebun yang terus membentang, industri kelapa sawit justru diguncang persoalan paling elementer, kepastian hak atas tanah. Rencana pengetatan hak guna usaha (HGU) dan ancaman penyitaan lahan yang dinilai tak produktif memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan agraria nasional. Apakah negara sedang memperkuat tata kelola, atau tanpa disadari tengah menambah risiko bagi sektor yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi? Di titik inilah polemik HGU tak lagi sekadar isu administratif, melainkan ujian konsistensi regulasi dan kredibilitas investasi Indonesia.

Belakangan ini, wajah para pelaku usaha kelapa sawit tampak semakin muram. Bukan semata karena produktivitas kebun yang merosot atau harga crude palm oil (CPO) yang terjun bebas di pasar global, melainkan oleh “mendung” ketidakpastian yang berembus dari pusat kekuasaan. Rencana pemerintah memperketat penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), disertai ancaman penyitaan lahan yang dianggap tidak produktif, menjelma momok baru bagi industri strategis ini.

Industri kelapa sawit, mau tak mau, harus diakui sebagai salah satu tulang punggung devisa negara. Nilainya melampaui USD 30 miliar per tahun. Di banyak daerah, dari pesisir Sumatera hingga pedalaman Kalimantan, sawit bukan sekadar komoditas; ia adalah denyut ekonomi, penggerak pasar tradisional, penopang sekolah-sekolah desa, hingga sumber harapan bagi jutaan keluarga. Namun ironisnya, di tengah kontribusi sebesar itu, sektor ini kerap dipaksa berjalan di atas garis tipis kebijakan yang berubah-ubah.

BACA JUGA: HIP BBN Biodiesel Februari 2026 Ditetapkan Rp13.856 per Liter, Konversi CPO US$85/MT

Isu paling krusial kini berpusat pada ancaman penyitaan lahan HGU yang dinilai tidak dikelola. Di atas kertas, gagasan ini terdengar ideal, mengoptimalkan pemanfaatan tanah demi kesejahteraan publik. Tetapi realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Tidak sedikit perusahaan yang secara sadar menyisihkan sebagian areal HGU sebagai Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Carbon Stock (HCS). Lahan-lahan itu dibiarkan tetap hijau—bukan karena terbengkalai, melainkan karena komitmen terhadap keberlanjutan.

Komitmen tersebut bukan sekadar jargon. Ia merupakan syarat untuk memenuhi standar global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang kini menjadi prasyarat masuk ke banyak pasar internasional. Pertanyaannya: jika kawasan konservasi itu kemudian dicap sebagai “lahan terlantar” dan terancam disita, bukankah ini ironi kebijakan? Di satu sisi, pemerintah mendorong praktik sawit berkelanjutan. Di sisi lain, kepatuhan menjaga ekosistem justru berpotensi dipersepsikan sebagai kelalaian pengelolaan. Alih-alih memberi insentif, kebijakan seperti ini berisiko menjadi disinsentif bagi inisiatif lingkungan.

Persoalan lain yang belum kunjung tuntas adalah tumpang tindih lahan—penyakit kronis tata kelola agraria di Indonesia. Konflik antara peta konsesi, kawasan hutan, dan klaim masyarakat adat masih kerap terjadi. Memperketat penerbitan HGU tanpa membenahi akar masalah, seperti implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy), hanya akan memperpanjang rantai birokrasi dan memperlebar ruang tafsir. Dalam situasi seperti itu, kepastian hukum menjadi barang mahal.

BACA JUGA: Mentan Tegaskan Minyak Goreng Tak Boleh Mahal Saat Ramadan, Harga MinyaKita Tembus Rp19.000/Liter

Dalam sejumlah perbincangan dengan investor, satu hal selalu mengemuka, tanah adalah fondasi. HGU, yang menurut regulasi berlaku 25 hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang, semestinya menjadi jangkar kepastian. Ketika instrumen itu dapat goyah oleh tafsir kebijakan baru, maka profil risiko investasi pun meningkat tajam. Modal bersifat rasional; ia mengalir ke tempat yang menawarkan stabilitas. Jika ketidakpastian menjadi wajah regulasi, jangan heran bila sebagian investor mulai melirik negara lain yang dinilai lebih konsisten menjaga kepastian hukum.

Padahal, industri kelapa sawit nasional mengelola sekitar 16,3 juta hektare lahan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan skala tanggung jawab dan kompleksitas pengelolaan. Investasi di sektor ini juga bukan investasi jangka pendek. Sebuah kebun sawit baru umumnya baru mencapai produktivitas optimal setelah tahun ketujuh atau kedelapan. Artinya, keputusan investasi hari ini adalah komitmen untuk satu dekade ke depan. Ketidakpastian HGU di tengah siklus tersebut ibarat menggoyang fondasi bangunan yang belum sepenuhnya kokoh.

Di sinilah refleksi menjadi penting. Regulasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembinaan, bukan semata-mata instrumen penertiban. Penataan lahan memang perlu, terlebih jika ada praktik spekulasi atau penelantaran. Namun pendekatan “gebyah-uyah”—menyamaratakan semua kasus—berisiko menimbulkan ketidakadilan kebijakan. Verifikasi lapangan yang jernih, dialog dengan pelaku usaha, serta pengakuan atas fungsi konservasi menjadi prasyarat agar kebijakan tidak keliru sasaran.

BACA JUGA: Memperkuat Kepastian Hukum dalam Industri Sawit

Lebih jauh, distorsi kebijakan HGU dapat berdampak sistemik. Gairah ekspansi industri bisa meredup. Peremajaan kebun tertunda. Inovasi teknologi melambat. Pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya perusahaan besar, melainkan juga jutaan buruh tani dan pekerja di rantai pasok, termasuk petani sawit swadaya yang bergantung pada keberlanjutan industri ini. Dalam skala makro, target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas devisa pun ikut dipertaruhkan.

Di tengah ketidakpastian global—perang dagang, tekanan standar lingkungan, fluktuasi harga komoditas—Indonesia justru memerlukan jangkar kepastian hukum. Sawit telah lama menjadi kapal besar yang mengarungi gelombang ekonomi dunia. Namun kapal sebesar apa pun bisa limbung jika kompas regulasinya tak konsisten.

Sebagai pengamat yang banyak berada di lapangan, saya melihat persoalan ini bukan dalam hitam-putih. Penertiban diperlukan, tetapi harus proporsional. Keberlanjutan adalah keniscayaan, tetapi memerlukan dukungan kebijakan yang sejalan. Jika negara mampu menghadirkan regulasi yang tegas sekaligus adil, maka sawit Indonesia tak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih matang—menjadi industri yang bukan saja produktif, melainkan juga kredibel di mata dunia. (*)

Penulis: Edi Suhardi / Analis Sawit Berkelanjutan

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.