APKARINDO Sumsel Nilai Kebijakan Ekspor Sawit via BUMN Bisa Perkuat Kedaulatan Ekonomi, Tapi Berisiko Jika Salah Eksekusi

InfoSAWIT, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sawit dan batu bara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai memunculkan beragam tanggapan dari pelaku usaha dan asosiasi industri. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara. Namun di sisi lain, kebijakan itu juga menyimpan risiko besar jika tidak dijalankan secara profesional dan transparan.

Ketua DPW APKARINDO Sumatera Selatan, Supartijo, menilai kebijakan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut pada dasarnya bertujuan mengalihkan kendali perdagangan komoditas strategis dari swasta ke negara.

“Tujuannya jelas, supaya kekayaan alam Indonesia bisa lebih banyak dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan terlalu didominasi korporasi besar atau kepentingan asing,” ujar Supartijo dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Minggu (24/5/2026).

BACA JUGA: POPSI Soroti Anjloknya Harga TBS Usai Terbitnya Wacana Tata Kelola Ekspor Sawit via DSI

Menurut dia, jika tata kelola ekspor dilakukan melalui BUMN, maka margin keuntungan perdagangan komoditas dapat lebih banyak masuk ke kas negara. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program publik seperti pendidikan gratis, program makan bergizi, hingga pembangunan daerah tanpa harus terlalu bergantung pada kenaikan pajak.

Selain meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga dinilai akan memiliki kontrol lebih besar terhadap volume ekspor dan stabilitas pasokan domestik.

“Negara bisa lebih mudah mengatur ekspor untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri, misalnya mencegah lonjakan harga minyak goreng akibat kelangkaan CPO,” katanya.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode III-Mei 2026 Turun Rp69,95 per Kg

Supartijo juga melihat kebijakan tersebut berpotensi mengurangi capital flight atau aliran keuntungan ke luar negeri. Selama ini sebagian besar keuntungan perdagangan komoditas dinilai banyak mengalir ke pusat-pusat keuangan global melalui perusahaan-perusahaan multinasional.

Dengan skema ekspor melalui BUMN, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional juga diperkirakan bisa menjadi lebih kuat.

“Kalau negara menjual atas nama BUMN besar, tentu posisi tawarnya terhadap buyer internasional bisa lebih kuat dibandingkan dilakukan oleh banyak perusahaan kecil secara terpisah,” ujarnya.

BACA JUGA: Harga Saham Emiten Sawit Menguat, TAPG, SMAR Pimpin Kenaikan

Meski demikian, APKARINDO Sumsel mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga memiliki sejumlah risiko serius apabila implementasinya tidak berjalan baik.

Supartijo menilai tantangan terbesar terletak pada efisiensi dan profesionalisme BUMN yang nantinya ditunjuk mengelola ekspor komoditas strategis tersebut.

“Selama ini kita tahu banyak BUMN sering kalah cepat dan kalah efisien dibanding swasta. Kalau birokrasi terlalu panjang atau ada intervensi politik, biaya operasional bisa membengkak dan margin keuntungan justru hilang,” katanya.