POPSI Soroti Anjloknya Harga TBS Usai Terbitnya Wacana Tata Kelola Ekspor Sawit via DSI

InfoSAWIT, JAKARTA – Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan serius atas penurunan harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang terjadi setelah munculnya wacana tata kelola baru ekspor sawit melalui skema Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Organisasi petani tersebut menilai ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah mulai memicu kepanikan pasar dan berdampak langsung terhadap harga sawit di tingkat petani.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan saat ini banyak pelaku usaha memilih menahan transaksi sambil menunggu kepastian mekanisme implementasi kebijakan pemerintah. Kondisi itu membuat aktivitas perdagangan sawit melambat, mulai dari trader, refinery, eksportir, hingga pembeli di tingkat bawah.

“Yang paling dirugikan bukan pelaku under invoicing, melainkan petani sawit yang harga jualnya tergerus jauh ke bawah akibat pasar yang tidak stabil,” ujar Darto dalam keterangannya diterima InfoSAWIT, Sabtu (23/5 2026).

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Masih Withdraw Pada Jumat (22/5), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat

Menurut POPSI, dampak ketidakpastian pasar mulai terlihat nyata di lapangan. Sejumlah pengepul dan pengangkut buah sawit disebut mulai mengurangi aktivitas pembelian karena khawatir terhadap arah kebijakan baru ekspor sawit.

“Rump dan tengkulak tidak lagi mau menggerakkan mobil truk untuk mengambil buah sawit petani di kebun. Sawit tidak diangkut, busuk di tempat dan akhirnya tidak bernilai,” ungkap Darto.

Data POPSI menunjukkan harga tender crude palm oil (CPO) turun tajam dari sekitar Rp15.300 per kilogram menjadi Rp12.150 per kilogram hanya dalam beberapa hari terakhir. Penurunan itu langsung memukul harga TBS di berbagai daerah sentra sawit nasional.

BACA JUGA: ASPEKPIR Dorong Peremajaan dan Penguatan Kelembagaan untuk Tingkatkan Produktivitas Sawit Anggota

Di Sumatera Selatan, harga TBS tercatat turun dari Rp3.577 menjadi Rp2.722 per kilogram. Di Kalimantan Tengah turun dari Rp3.483 menjadi Rp3.163 per kilogram. Sementara di Riau turun dari Rp3.397 menjadi Rp3.070 per kilogram. Penurunan juga terjadi di Jambi dari Rp3.266 menjadi Rp2.944 per kilogram dan Sumatera Utara dari Rp3.299 menjadi Rp2.899 per kilogram.

POPSI menilai akar persoalan saat ini bukan semata-mata pada mekanisme ekspor, tetapi ketidakjelasan regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Pelaku usaha disebut belum memperoleh kepastian mengenai skema perdagangan, pembentukan harga, sistem pembayaran, hingga pembagian risiko bisnis dalam tata kelola baru tersebut.

Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti sekarang, kata Darto, perusahaan berpotensi hanya membeli bahan baku dari grup internal mereka sendiri untuk mengurangi risiko bisnis. Dampaknya dapat memukul pabrik kelapa sawit independen yang tidak memiliki refinery maupun jaringan ekspor sendiri.

BACA JUGA: Mengulang Bayang-Bayang Lama dalam Kemasan Baru

“Kalau pabrik independen mulai mengurangi pembelian atau bahkan berhenti operasi karena risiko pasar terlalu tinggi, maka ujungnya petani yang tidak bisa panen dan harga TBS makin tertekan,” katanya.

POPSI juga mengingatkan bahwa perdagangan sawit global memiliki mekanisme yang sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan administrasi ekspor atau dugaan under invoicing. Dalam perdagangan internasional terdapat berbagai komponen yang mempengaruhi harga akhir, mulai dari mekanisme FOB dan CIF, risiko pengiriman, kualitas barang, kadar asam lemak bebas (free fatty acid), hingga klaim pembeli internasional.

Selain itu, ekosistem ekspor sawit Indonesia selama puluhan tahun telah dibangun melalui jaringan logistik, tangki penyimpanan, pelabuhan, kapal tanker, pusat perdagangan internasional, hingga sistem pembiayaan perdagangan global. Menurut POPSI, buyer internasional membeli sawit Indonesia bukan hanya karena ketersediaan barang, tetapi juga karena kepastian pengiriman, reputasi dagang, dan manajemen risiko yang telah terbangun lama.