Tantangan PSR Masih Besar, Kementan Sebut Produktivitas Sawit Rakyat Jadi Kunci Masa Depan Industri

InfoSAWIT, JAKARTA – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan legalitas lahan, tumpang tindih regulasi lintas kementerian/lembaga, hingga kekhawatiran petani kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (SALMA) Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, mengungkapkan bahwa peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat menjadi langkah paling realistis untuk memperkuat industri sawit nasional dibandingkan terus melakukan ekspansi lahan baru.

Dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang dihadiri InfoSAWIT, Selasa (19/5/2026), Iim menjelaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit masih dibayangi berbagai tantangan klasik, seperti persoalan kawasan hutan, rantai pasok yang panjang, hingga persoalan model tata kelola yang perlu segera diperbaiki.

BACA JUGA: Emak-Emak dan Anak-anak Geruduk Kantor Bupati Sarolangun, Tolak Operasional Pabrik Sawit PT SMM

“Kalau produktivitas kebun rakyat bisa meningkat, itu jauh lebih baik dibandingkan harus terus membuka lahan baru. Kuncinya ada pada peningkatan produktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, rantai pasok sawit yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan dukungan insentif bagi pekebun agar program peremajaan berjalan optimal.

Iim menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program penguatan sawit rakyat sejak 2016, mulai dari PSR, bantuan sarana dan prasarana (sarpras), peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga berbagai bentuk pendampingan lainnya.

BACA JUGA: Empat Pekerja Luka, Belasan Barak Karyawan Perkebunan Sawit PT PPM Dirusak Massa

Program PSR sendiri dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat. Nilai bantuan PSR yang pada awal pelaksanaan hanya sebesar Rp25 juta per hektare kini telah meningkat menjadi Rp60 juta per hektare.

“Pemerintah sudah memberikan bantuan yang cukup besar agar produktivitas sawit rakyat meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, mekanisme pengajuan PSR saat ini dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur dinas dan jalur kemitraan.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Senin (18/5), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia menguat

Meski pemerintah telah menyiapkan dana besar untuk mendukung program tersebut, realisasi PSR dinilai masih belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah keengganan petani melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan penghasilan selama masa tanam ulang.

Selain itu, proses administrasi dan legalitas lahan juga menjadi hambatan besar. Banyak kebun sawit rakyat belum berstatus clear and clean karena berpotensi tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam pelaksanaannya, pekebun juga masih menghadapi tingginya pemanggilan aparat penegak hukum (APH) terhadap petani, dinas daerah, Ditjen Perkebunan, maupun BPDP, yang dinilai turut menurunkan minat petani mengikuti program PSR.