InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah angka devisa yang masih gemuk dan luas kebun yang terus membentang, industri kelapa sawit justru diguncang persoalan [Baca Selengkapnya]
Tag: Hak Guna Usaha
Pasaman Barat Dorong Perusahaan Sawit Segera Urus HGU
InfoSAWIT, SIMPANG EMPAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, menegaskan pentingnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di [Baca Selengkapnya]
DPR Desak Percepatan Legalitas 2,5 Juta Hektare Sawit Tanpa HGU, Target Penertiban Masuk 100 Hari Menteri ATR/BPN
InfoSAWIT, JAKARTA – Komisi II DPR RI kembali menyoroti persoalan krusial dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yakni belum tuntasnya legalitas lahan melalui [Baca Selengkapnya]
Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Penataan HGU dan Pendaftaran Tanah di Riau
InfoSAWIT, PEKANBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan penataan Hak Guna Usaha (HGU) [Baca Selengkapnya]
Ketua DPRD Kotawaringin Timur Desak Penindakan Perusahaan Sawit Tanpa HGU
InfoSAWIT, SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mendesak agar perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kabupaten Kotim tanpa Hak Guna [Baca Selengkapnya]
DPRD Sulteng Janji Selidiki Dugaan Investasi Sawit Ilegal
InfoSAWIT, PALU – Dugaan investasi kelapa sawit ilegal di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat perhatian serius dari DPRD. Wakil Ketua I DPRD Sulteng, [Baca Selengkapnya]
Puluhan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah Beroperasi Tanpa HGU, Warga Desak Evaluasi
InfoSAWIT, PALU – Operasi puluhan perusahaan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU) di Sulawesi Tengah menuai protes dari masyarakat. Dalam aksi unjuk [Baca Selengkapnya]
Perusahaan Tanpa Hak Guna Usaha Bisa Kena Sanksi
InfoSAWIT, JAKARTA – Memasuki 100 hari pertama dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid [Baca Selengkapnya]
DPRD Landak Desak Perusahaan Sawit Wilmar Group Selesaikan Pengurusan HGU
InfoSAWIT, LANDAK – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (26/08/2024) lalu, terkait pajak [Baca Selengkapnya]
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
