InfoSAWIT, PEKANBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan penataan Hak Guna Usaha (HGU) serta pendaftaran tanah di Provinsi Riau. Penegasan ini disampaikan saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau pada Kamis (24/4/2025).
“Saya ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan penataan HGU dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi,” ujar Menteri Nusron di hadapan para pejabat BPN Riau, dilansir InfoSAWIT dari Media Center Riau, Jumat (26/4/2025).
Menteri Nusron mengungkapkan, berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024, tercatat terdapat 126 perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Riau, namun belum memiliki HGU. Ia meminta Kanwil BPN Provinsi Riau untuk segera mengkategorikan perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan lokasi kebunnya, apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan.
BACA JUGA: Sinergi Petani, Perusahaan, dan Pemkab Jadi Fokus Konsolidasi FPKS Kutim
“Perlu diidentifikasi, mana yang HGU-nya lebih dahulu terbit dibandingkan peta kawasan hutan, dan mana yang terbit setelahnya. Berdasarkan MoU dengan Kementerian Kehutanan, HGU yang lebih dulu terbit sebelum penetapan kawasan hutan tetap diakui,” tegas Nusron.
Selain soal HGU, ia juga menyinggung pentingnya percepatan pendaftaran tanah di Riau. Dari estimasi total 3,531 juta bidang tanah, baru sekitar 2,152 juta atau 60,93 persen yang telah terdaftar.
“Masih ada sekitar 1,4 juta bidang atau 39 persen yang perlu dipetakan dan diurus. Ini menjadi potensi besar yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Teladan Prima Agro Pastikan Akuisisi Strategis dan Tegaskan Fokus Pasar Domestik
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan tindak lanjut terhadap data 126 perusahaan tersebut. Dari hasil verifikasi, 56 perusahaan telah menerima Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), 10 telah memiliki SHGU, 25 dalam proses pengajuan HGU, 13 belum mengajukan HGB, 19 belum mengajukan HGU, dan 3 lainnya tidak memiliki data.
Kunjungan Menteri Nusron turut didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, serta jajaran. Acara pembinaan ini juga dihadiri oleh para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau. (T2)
