PSR Kutai Timur Dipercepat, 1.900 Hektare Sawit Rakyat Disiapkan Menuju Sertifikasi ISPO

InfoSAWIT, SANGATTA – Pemerintah bersama Solidaridad mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengganti tanaman sawit rakyat yang telah memasuki usia tua, tetapi juga memperkuat kelembagaan pekebun dan mempercepat pemenuhan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dilansir InfoSAWIT dari keterangan resmi Solidaridad diterima Kamis (3/9/2026), program PSR di Kutai Timur menyasar sekitar 1.900 hektare kebun sawit rakyat dengan dukungan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar Rp60 juta per hektare.

Program tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 900 petani. Penggunaan bibit unggul bersertifikat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS), sekaligus menjaga keberlanjutan pendapatan masyarakat yang menggantungkan ekonomi pada perkebunan kelapa sawit.

BACA JUGA: Karhutla Kalimantan Barat Berulang, Link-AR Borneo Soroti Ekspansi Sawit dan Ketimpangan Lahan

Perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur telah berkembang secara masif sejak sekitar 1999 hingga awal 2000-an. Setelah beroperasi selama lebih dari dua dekade, sebagian tanaman kini telah melewati masa produktivitas optimal.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pekebun rakyat karena tanaman yang telah berusia tua cenderung mengalami penurunan produktivitas. Jika tidak segera diremajakan, kondisi ini berpotensi menekan pendapatan petani dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat di sentra perkebunan.

Namun, persoalan produktivitas bukan satu-satunya tantangan. Petani swadaya masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan legalitas lahan yang dapat memperlambat akses terhadap program PSR.

BAAC JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode II-Agustus 2026 Naik Rp42,97 per Kg

Solidaridad menilai penyederhanaan proses verifikasi menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat realisasi program. Mekanisme tersebut perlu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2025 agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran tanpa mengurangi akuntabilitas pelaksanaan program.

Dana BPDP untuk Peremajaan Kebun Rakyat

Dukungan pembiayaan dari BPDP menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan PSR di Kutai Timur. Dengan alokasi Rp60 juta per hektare, dana tersebut digunakan untuk mendukung proses peremajaan, termasuk penggunaan bibit unggul bersertifikat.

Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, mengatakan PSR perlu dilihat sebagai bagian dari transformasi tata kelola ekonomi petani, bukan sekadar penggantian tanaman tua.

BACA JUGA: HR CPO September 2026 Naik Jadi US$1.007,51, BK US$148 dan PE 12,5 Persen

“PSR adalah transformasi tata kelola ekonomi petani. Dengan dukungan dana BPDP dan regulasi Permentan No. 5/2025, 900 petani Kutai Timur siap menjadi aktor utama rantai pasok sawit berstandar ISPO,” ujar Yeni Fitriyanti.

Menurutnya, peningkatan produktivitas melalui peremajaan juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola perkebunan. Dengan demikian, kebun rakyat tidak hanya menghasilkan TBS dengan produktivitas lebih baik, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan keberlanjutan dalam rantai pasok sawit.

Perkuat Kelembagaan Petani

Percepatan PSR di Kutai Timur turut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelembagaan petani dan organisasi pendamping.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun Tipis pada Rabu (2/9), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Melemah

Solidaridad menggelar Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Program PSR di Kutai Timur. Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, GPPI, serta 22 koperasi yang menjadi bagian dari pendampingan Solidaridad.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan petani. Kelembagaan yang kuat dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikasi ISPO.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, I’im Mucharam, menegaskan bahwa pelaksanaan PSR memiliki kaitan erat dengan upaya memenuhi standar keberlanjutan perkebunan sawit rakyat.