Karhutla Kalimantan Barat Berulang, Link-AR Borneo Soroti Ekspansi Sawit dan Ketimpangan Lahan

InfoSAWIT, PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Kalimantan Barat sepanjang Agustus 2026. Kondisi tersebut mendorong Link-AR Borneo menyoroti persoalan tata kelola lahan dan ekspansi perkebunan sebagai bagian dari persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Dilansir InfoSAWIT dari keterangan resmi yang diterima Kamis (3/9/2026), Link-AR Borneo menyebut data Kementerian Kehutanan melalui SiPongi per 29 Agustus 2026 mencatat sebanyak 6.526 titik panas di Kalimantan Barat. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.

Jumlah titik panas itu menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan titik panas terbanyak kedua secara nasional setelah Kalimantan Tengah, dari total 20.378 titik panas yang tercatat di enam provinsi prioritas karhutla di Indonesia.

BACA JUGA: Agrinas Palma Nusantara Salurkan Bantuan untuk 1.560 Warga Terdampak Gempa NTT

Dampak kebakaran juga disebut telah memicu kondisi kualitas udara yang sangat buruk. Pemantauan IQAir mencatat indeks kualitas udara Kota Pontianak mencapai 987 pada 30 Agustus 2026 atau masuk kategori berbahaya. Konsentrasi PM2.5 pada saat itu disebut mencapai 570 mikrogram per meter kubik.

Menurut Link-AR Borneo, kebakaran bahkan telah merambat ke kawasan permukiman dan menghanguskan rumah warga. Api yang meluas ke kawasan hutan juga mengancam habitat orangutan dan satwa liar lainnya. Asap turut dilaporkan melintasi perbatasan hingga Sarawak, Malaysia.

Link-AR Borneo menilai karhutla bukan persoalan baru di Kalimantan Barat. Kebakaran dalam skala besar disebut telah berulang sejak periode 1997-1998, 2015, 2019, hingga kembali terjadi pada 2026.

BACA JUGA: Pemilik Kebun Sawit 4 Hektare di Bengkalis Jadi Tersangka Dugaan Penguasaan Kawasan Hutan

Organisasi tersebut menilai pola berulang itu menunjukkan bahwa penanganan karhutla selama ini belum menyentuh persoalan mendasar, terutama terkait ketimpangan penguasaan tanah dan hutan.

Dalam keterangannya, Link-AR Borneo menyebut ekspansi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak 2000 telah mengubah tutupan hutan dalam skala besar. Perubahan tersebut dinilai berkontribusi terhadap deforestasi, degradasi lahan serta meningkatnya kerentanan kawasan terhadap kebakaran saat musim kemarau.

Persoalan tersebut dinilai semakin kompleks pada kawasan gambut. Pembukaan lahan yang disertai pembangunan kanal atau drainase dapat menurunkan muka air tanah sehingga gambut menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Ketika kebakaran terjadi, api di lahan gambut juga dapat menjalar di bawah permukaan sehingga lebih sulit dikendalikan.

BACA JUGA: DPR Dorong Sawit Jadi Sumber Energi Utama, UU Lingkungan dan Perubahan Iklim Perlu Jaga Industri

3,8 Juta Hektare APL Dialokasikan untuk Sawit

Besarnya penguasaan lahan untuk perkebunan menjadi salah satu sorotan utama Link-AR Borneo.

Dari total luas Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 14,68 juta hektare, sekitar 8,39 juta hektare atau 57,2 persen berstatus kawasan hutan dan konservasi perairan. Sementara itu, pada kawasan hutan produksi tercatat 63 konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas mencapai 2,77 juta hektare.

Di luar kawasan hutan, terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 6,3 juta hektare. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 2025 yang dikutip Link-AR Borneo, sekitar 59,95 persen atau 3,8 juta hektare telah dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 2–8 September 2026 Naik Rp50,45/Kg, Umur 9 Tahun Rp3.878,72/Kg

Sebanyak 366 perusahaan disebut menguasai izin usaha perkebunan (IUP) dengan total luas 2,94 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 2,14 juta hektare telah tertanam.

Link-AR Borneo juga menyoroti target perluasan areal sawit di Kalimantan Barat hingga 3,797 juta hektare. Angka tersebut berarti terdapat potensi penambahan sekitar 1,65 juta hektare dibandingkan luas tanaman yang telah tertanam saat ini.

Menurut organisasi tersebut, rencana ekspansi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berlangsung ketika Kalimantan Barat masih menghadapi persoalan karhutla dan kabut asap.