SPKS Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Biodiesel B50, Jangan Jadikan Petani Sebagai Tumbal

InfoSAWIT, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyoroti rencana pemerintah untuk menaikkan kadar campuran biodiesel dari B40 ke B50. Kebijakan yang diklaim sebagai langkah menuju kemandirian energi itu dinilai berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) dan memperburuk kesejahteraan petani sawit, terutama petani swadaya.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa sebelum kebijakan B50 diberlakukan, pemerintah harus lebih dulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi di tingkat petani. Ia menilai, tanpa mekanisme pendanaan yang adil, program biodiesel justru dapat memperlebar kesenjangan dalam rantai industri sawit.

“Kalau kadar biodiesel dinaikkan ke B50, maka otomatis tarif pungutan ekspor juga akan naik. Dampaknya, harga TBS bisa turun seribu hingga dua ribu rupiah per kilogram. Ini ironis, karena beban subsidi biodiesel justru ditanggung petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat,” ujar Sabarudin dalam sebuah seminar dihadiri InfoSAWIT, di Jakarta, Jumat lalu.

BACa JUGA: Ternyata 70% Petani Sawit Masih Pakai Bibit Sawit Ilegal, Kementan Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Hasil kajian Pranata UI yang dikutip SPKS memperkuat kekhawatiran tersebut. Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) sebesar 1 persen, menurut studi itu, berpotensi menurunkan harga TBS sebesar Rp333 per kilogram. Bila tarif PE dinaikkan hingga 15,17 persen untuk mendukung pelaksanaan B50, harga TBS bisa anjlok hingga Rp1.725 per kilogram.

Petani Masih di Luar Rantai Nilai Biodiesel

Lebih jauh, SPKS juga menyoroti minimnya keterlibatan petani sawit dalam rantai pasok bahan baku biodiesel. Meski program ini telah berjalan sejak 2015, kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel masih belum terbentuk secara adil.

Hasil temuan SPKS di empat kabupaten di Provinsi Riau—yakni Siak, Pelalawan, Kampar, dan Rokan Hulu—menunjukkan bahwa petani di daerah yang menjadi basis industri biodiesel sekalipun masih menjual TBS melalui tengkulak. Mereka belum memiliki akses langsung ke pabrik biodiesel maupun ke perusahaan sawit yang terintegrasi dengan industri tersebut.

BACA JUGA: Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Sawit (POME), Bea Cukai Diperiksa

“Perusahaan biodiesel yang menerima subsidi dari negara seharusnya diwajibkan bermitra dengan petani. Kalau kemitraan ini diwujudkan, petani bisa memperoleh harga lebih layak dan akses pasar yang pasti,” tegas Sabarudin.