Relokasi Humanis di Tesso Nilo Dimulai, Negara Hadir Jaga Hutan dan Kehidupan Warga

InfoSAWIT, PELALAWAN – Upaya relokasi lahan dan pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menunjukkan langkah konkret. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau menandai proses tersebut melalui kegiatan penumbangan tanaman sawit dan penanaman pohon di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto bersama jajaran forkopimda.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan, kehadiran negara di kawasan TNTN bukan untuk memusuhi masyarakat. Pemerintah, kata dia, mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam melakukan relokasi warga yang selama ini berkebun di dalam kawasan taman nasional.

BACA JUGA: CPOPC Tegaskan Peran Strategis Minyak Sawit bagi Ketahanan Pangan Global

“Kami semua hadir di sini untuk menyaksikan satu momentum sejarah, yaitu negara hadir di Taman Nasional Tesso Nilo tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merelokasi masyarakat yang punya kebun di Tesso Nilo,” ujar Raja Juli Antoni dilansir InfoSAWIT dari Media Center Riau, Senin (22/12/2025).

Ia menjelaskan, relokasi dilakukan ke wilayah di luar kawasan taman nasional agar fungsi konservasi TNTN tetap terjaga. Dengan begitu, pemulihan ekosistem dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kita relokasi ke tempat lain di luar Tesso Nilo agar taman nasionalnya terjaga dan ekosistemnya pulih. Hutan harus kembali menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi gajah, tapir, rusa, dan satwa lainnya,” jelasnya.

BACA JUGA: Perpres 113/2025 Resmi Terbit, Pemerintah Arahkan Subsidi Pupuk Lebih Efisien dan Pro-Industri

Meski fokus pada konservasi, pemerintah menegaskan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Relokasi dirancang agar warga dapat melanjutkan kehidupan dan penghidupan mereka secara lebih aman, layak, dan berkelanjutan.

“Pada saat yang sama, masyarakat juga tetap bisa berusaha, membesarkan keluarga, dan menata masa depan dengan lebih aman dan nyaman,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat terdampak relokasi. Salah satunya melalui penyerahan kembali sertifikat lama kepada negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan izin hutan kemasyarakatan bagi tiga kelompok tani.

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Indragiri Hulu Tembus Standar Dunia, APSSI Raih Sertifikasi RSPO Predikat Zero NC

“Tadi Pak Wamen ATR/BPN sudah menerima sertifikat lama yang diserahkan ke negara, dan kami langsung menerbitkan hutan kemasyarakatan untuk tiga kelompok tani. Ke depan, ketika situasi sudah semakin baik, skema ini akan terus kita dorong,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga menempuh mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Lahan yang dikeluarkan dari kawasan hutan akan diserahkan kepada ATR/BPN untuk kemudian disertifikasi sebagai kebun milik masyarakat secara sah.