Dari Kuala Lumpur ke Bali, Sawit Diburu Pasar dan Dikejar Regulasi

InfoSAWIT, JAKARTA – Secara angka, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) punya alasan untuk berbangga. Hingga akhir 2024, sekitar 5,1 juta hektare perkebunan sawit di 24 negara telah tersertifikasi RSPO. Sebanyak 57 ribu petani kecil dari 14 negara bergabung dalam skema RSPO 2018. Di atas kertas, itu pencapaian besar.

Namun angka-angka itu juga menyembunyikan persoalan yang lebih rumit. Deforestasi belum sepenuhnya teratasi. Keterlacakan rantai pasok masih timpang. Kesenjangan kesejahteraan antara perusahaan besar dan petani kecil tetap menganga. Dan dalam beberapa tahun terakhir, tekanan pasar—terutama dari Eropa—meningkat tajam.

Regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) menjadi momok baru. Aturan itu mewajibkan setiap produk yang masuk ke Uni Eropa dapat ditelusuri hingga titik kebun dan dipastikan bebas deforestasi. Bagi sebagian pelaku industri, EUDR adalah tantangan teknis. Bagi yang lain, ia terasa seperti palang pintu dagang yang kian sempit.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Senin (26/1), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Dibuka Menguat

“Kita tidak bisa menghindari tekanan ini,” ujar JD D’Cruz. “Tapi kita bisa mengubahnya menjadi kemajuan.” Ia menyebut teknologi digital, data yang kredibel, dan sistem uji tuntas transparan sebagai kunci agar keberlanjutan tak berhenti pada sertifikat di dinding kantor.

Petani Kecil di Titik Kritis

Di sela diskusi, Direktur Market Transformation RSPO, Inke Van Der Sluijs, mengingatkan satu hal yang kerap luput: petani kecil. “Tanpa petani, cerita sawit berkelanjutan tidak akan lengkap,” katanya kepada InfoSAWIT.

Petani sawit swadaya—yang selama ini hanya disebut sebagai pelengkap rantai pasok—kini berada di garis depan tuntutan keberlanjutan. Mereka diminta mematuhi standar global, mengelola kebun lebih ramah lingkungan, dan membuka data. Namun biaya sertifikasi tinggi dan harga sawit yang fluktuatif membuat keberlanjutan terasa mahal.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode III-Januari 2026 Tertinggi Rp. 3.283,26/Kg

“Keberhasilan petani sangat bergantung pada dukungan pasar,” ujar Inke. “Tanpa pembelian yang konsisten, semangat keberlanjutan di tingkat petani akan sulit bertahan.”

Pemerintah di beberapa wilayah mencoba menjawab tantangan itu dengan pendekatan baru. Sabah, negara bagian produsen utama sawit di Malaysia, menjadi salah satu pionir melalui Jurisdictional Approach Sustainable Palm Oil (JASPO). Pendekatan ini melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam satu kerangka wilayah.

Julia Majail, Direktur Sabah JASPO Initiative, menyebut keberlanjutan hanya akan bertahan jika konsumen global mau membayar nilai tambah. “Kepedulian terhadap sustainability harus disertai kemauan membuka dompet,” katanya.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode I-Januari 2026 Turun Rp 37,92 per Kg

Dari Indonesia, suara petani kecil bergema lewat Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI). Kepala Sekretariat FORTASBI, Rukaiyah Rafik, akrab dipanggil Uki menegaskan bahwa pelatihan saja tidak cukup. “Tanpa insentif pembelian kredit sertifikasi, petani kecil akan kewalahan,” ujarnya berbicara kepada InfoSAWIT.

Menurut Uki, ketika dukungan pasar melemah, kepercayaan petani ikut terkikis. Padahal petani adalah fondasi. Tanpa mereka, legitimasi sawit berkelanjutan runtuh.

Pandangan itu diperkuat Kepala Unit Petani Global RSPO, Guntur Cahyo Prabowo. Ia menilai kontribusi petani kecil—terutama di Indonesia—telah meningkatkan pasokan minyak sawit berkelanjutan secara signifikan. Namun pasokan itu harus diimbangi permintaan. “Tanpa komitmen pembelian dari manufaktur dan ritel, sertifikasi akan bergantung pada proyek jangka pendek,” katanya.