APROBI: Program B40 2026 Jadi Penopang Energi, Lingkungan, dan Ekonomi Nasional

InfoSAWIT, DEPOK — Program biodiesel sawit B40 pada 2026 diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi ketahanan energi nasional, tetapi juga terhadap pengurangan emisi, peningkatan kesejahteraan petani, serta penghematan devisa negara. Hal ini disampaikan Ernest Gunawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (5/2/2026).

Menurut Ernest, kebutuhan biodiesel B40 pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 15,4–15,62 juta kiloliter, setara dengan sekitar 98 juta barel atau mencerminkan 163 hari produksi minyak Indonesia. Kebutuhan tersebut akan dipasok oleh 26 produsen biodiesel nasional dengan kapasitas terpasang mencapai 22,02 juta kiloliter, sehingga secara kapasitas industri dinilai masih sangat memadai.

“Program B40 bukan hanya soal energi, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan petani sawit Indonesia dan menjaga keberlanjutan industri,” kata Ernest.

BACA JUGA: Sawit Kian Strategis dalam Kebijakan Energi Nasional, Ini Penekanan DEN di PP 40/2025

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

APROBI mencatat, implementasi B40 berpotensi mengurangi emisi hingga 42 juta ton CO₂ ekuivalen, atau sekitar 12 persen dari target enhanced NDC sektor energi pada 2030. Dari sisi sosial ekonomi, program ini diperkirakan menyerap tenaga kerja sekitar 1,9 juta orang di sektor hulu dan 14.730 tenaga kerja off-farm.

Selain itu, substitusi solar impor dengan biodiesel sawit mampu memberikan penghematan devisa sekitar Rp147,5 triliun, setara dengan USD 9,33 miliar. “Manfaat ekonomi ini menjadi alasan kuat mengapa keberlanjutan program biodiesel harus terus dijaga,” ujarnya.

Keberlanjutan dan Sertifikasi

Ernest menekankan bahwa aspek keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama produsen biofuel. Saat ini, sekitar 57 persen perkebunan sawit tersertifikasi berkelanjutan dunia berasal dari Indonesia, termasuk melalui standar global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

BACA JUGA: RSPO dan Jalan Baru Industri Kreatif Indonesia

Di tingkat nasional, kerangka keberlanjutan juga diperkuat melalui berbagai regulasi dan standar, antara lain penerbitan kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penerapan ISPO Industri Hilir oleh Kementerian Perindustrian, serta ISPO Bioenergi oleh Kementerian ESDM. Produsen biodiesel, lanjut Ernest, terus melanjutkan pembangunan pabrik dengan mengacu pada teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi 2026

Meski prospeknya positif, Ernest mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi biodiesel pada 2026. Tantangan tersebut meliputi ketersediaan bahan baku CPO, peningkatan kualitas penanganan dan penyimpanan biodiesel, serta penguatan sistem logistik dari titik produksi hingga titik suplai.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kualitas penanganan dan penyimpanan menjadi kunci. Ini membutuhkan kerja sama erat dengan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

BACA JUGA: Minyak Sawit Berkelanjutan, Sebuah Fatamorgana?

Dari sisi harga, APROBI mendorong agar selisih harga antara solar dan biodiesel semakin mengecil, sembari menekankan bahwa dukungan insentif masih diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Sementara itu, terkait rencana uji B50 dan implementasinya, produsen menyatakan dukungan penuh terhadap uji kinerja dan uji jalan, namun menilai perlu kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan ekonomi.

“Dengan sinergi kebijakan, industri, dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis biodiesel sawit akan terus menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia,” pungkas Ernest. (T2)