Kemenperin Nonaktifkan Pejabat Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO dan POME

InfoSAWIT, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penetapan 11 tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) oleh Kejaksaan Agung.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan efek jera.

“Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustrian telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan melalui SK Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tertanggal 8 Januari 2026,” ujar Febri dalam keterangan tertulis diperoleh InfoSAWIT, Rabu (11/2/2026).

BACA JUGA: MPOC: Sawit Berkelanjutan Kunci Ketahanan Pangan Global di Tengah Krisis Lahan

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memperlancar proses pemeriksaan sekaligus menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung proses hukum secara transparan dan akuntabel.

Dugaan Rekayasa Klasifikasi Ekspor

Tercatat Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor POME tahun 2022 dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap modus perkara berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO. CPO dengan kadar asam tinggi diduga diklaim sebagai POME menggunakan kode HS yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat, sehingga menghindari ketentuan ekspor yang berlaku saat itu.

BACA JUGA: Afrika Diproyeksikan Jadi Penentu Baru Pasar Sawit Global Dekade Mendatang

Salah satu tersangka berasal dari lingkungan Kemenperin, sementara lainnya berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sejumlah perusahaan swasta.

Kemenperin menegaskan akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan serta informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Ke depan, Menteri Perindustrian disebut akan memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta menutup celah penyimpangan kebijakan guna mencegah kasus serupa terulang.

BACA JUGA: Panen Kedelai Brasil Kian Cepat, Tantangan Cuaca Masih Membayangi

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor industri, khususnya di tengah sorotan terhadap tata niaga ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit.

Daftar 11 Tersangka Korupsi Limbah Sawit

1. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
2. FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
5. ERW selaku Direktur PT BMM.
6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
7. RND selaku Direktur PT TAJ.
8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya. 10. RBN selaku Direktur PT CKK. 11. Sdr. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

(T2)