Implementasi B50 Berpotensi Picu Surplus Gasoil, Pemerintah Jaga Stabilitas Harga BBM

InfoSAWIT, SEOUL – Penerapan program mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada tahun ini diperkirakan tidak hanya memperkuat pemanfaatan minyak sawit domestik, tetapi juga berpotensi menciptakan surplus stok gasoil (solar) di dalam negeri.

Program B50 sendiri merupakan kebijakan pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Kebijakan ini dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung penyerapan produksi sawit dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, di tengah ketidakpastian geopolitik global dan berbagai kebijakan efisiensi energi di sejumlah negara, kondisi cadangan BBM Indonesia tetap berada di atas standar minimum nasional.

BACA JUGA: HR CPO April 2026 Naik 5,41 Persen Jadi US$ 989,63/MT, BK Tembus US$ 148 per ton

“Sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Kamis (2/4/2026).

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga mempercepat kajian kebijakan untuk menyesuaikan dinamika harga energi global yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.

Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo Subianto selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan energi pemerintah.

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Lamandau Raup Rp737 Juta, Bukti Nyata Keberlanjutan Berbuah Manis

“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Dengan demikian, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap stabil.

“Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang. Untuk BBM yang nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai,” jelas Bahlil.

BACA JUGA: China Ubah Peta Sawit Dunia, Standar Hijau Kini Jadi Aturan Main Global

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga stabilitas energi nasional dengan menggunakan BBM secara bijak. Dukungan masyarakat dinilai penting agar ketersediaan energi tetap aman dan merata.

Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi konsumsi energi melalui pembatasan pembelian BBM subsidi. Untuk JBKP (Pertalite), pembelian dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Kebijakan serupa juga berlaku untuk JBT (solar subsidi) bagi kendaraan pribadi, sementara kendaraan umum penumpang dan barang tidak mengalami perubahan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi energi nasional, sekaligus memperkuat implementasi program B50 sebagai bagian dari strategi besar transisi energi berbasis sumber daya domestik. (T2)