Regulasi Uni Eropa Dorong Industri Sawit ke Arah Keberlanjutan Terverifikasi, Petani Sawit Hadapi Tantangan Visibilitas

InfoSAWIT, JAKARTA – Industri kelapa sawit global kini memasuki fase baru di mana akses pasar semakin bergantung pada kinerja keberlanjutan yang terverifikasi, bukan sekadar komitmen, sehingga memunculkan tantangan besar bagi keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok global.

Fanny Butler, Head of Market EMEA di Koltiva, menyatakan bahwa pasar sawit yang benar-benar berkelanjutan harus didukung oleh transparansi, ketertelusuran, serta aliran data yang andal, setara dengan informasi harga dan volume.

Ia menyoroti bahwa petani sawit (smallholders) yang menyumbang sekitar 30–40% produksi minyak sawit global masih belum terlihat secara signifikan dalam pasar formal.

BACA JUGA: Pakar Ingatkan, Tumpang Sari Sawit dengan Karet Bisa Turunkan Produktivitas

“Hanya sekitar 7% volume petani mandiri yang terhubung dengan pabrik bersertifikasi, yang berarti sebagian besar produksi masih belum memiliki ketertelusuran maupun standar keberlanjutan yang terverifikasi,” jelasnya dalam sebuah webinar yang dihadiri InfoSAWIT, pada Rabu (15/4/2026).

EUDR Ubah Lanskap Pasar

Fanny menambahkan bahwa implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) akan mengubah secara signifikan persyaratan pasar global. Dalam regulasi ini, setiap produk yang masuk ke pasar Uni Eropa wajib membuktikan bahwa produksinya bebas dari deforestasi.

Persyaratan tersebut mencakup geolokasi tingkat lahan, verifikasi legalitas, serta bukti bebas deforestasi di seluruh rantai pasok.

BACA JUGA: Pusat Aksi Hak Anak Diluncurkan untuk Atasi Pekerja Anak di Rantai Pasok Sawit

“Pasar kini berubah dari yang sebelumnya terbuka menjadi sangat selektif, di mana setiap volume yang masuk ke Uni Eropa harus disertai data yang terverifikasi,” ujarnya.

Risiko Eksklusi Petani Sawit

Meski perusahaan besar telah mendorong penerapan standar keberlanjutan secara sukarela, regulasi baru ini berpotensi menyingkirkan petani kecil yang belum memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan data yang kompleks.

Ia mengingatkan bahwa tanpa sistem kolaboratif, beban kepatuhan akan semakin berat bagi produsen, khususnya petani mandiri.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 15 – 21 April 2026 Turun Rp12,14 per Kg

“Jika petani tidak mampu menyediakan data yang dibutuhkan, mereka bisa terputus dari rantai pasok, meskipun praktik yang dijalankan sebenarnya sudah berkelanjutan,” tegasnya.

Perlu Solusi Kolaboratif dan Digital

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolektif yang melibatkan perusahaan, pemerintah, LSM, serta sektor publik guna membangun sistem yang inklusif.

Fanny juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data agar informasi keberlanjutan dapat mengalir secara efisien di seluruh rantai pasok.

BACA JUGA: Badan Sawit Dinilai Jadi Game Changer Tata Kelola Sawit Nasional, Dorong Integrasi Hulu-Hilir

Saat ini, banyak petani harus memberikan data yang sama berulang kali kepada berbagai pembeli, yang justru tidak efektif dan membebani.

“Kita membutuhkan sistem di mana data dapat dibagi, dikelola secara efisien, dan idealnya dimiliki oleh petani itu sendiri, sehingga mereka menjadi lebih berdaya,” tambahnya.

Dengan semakin ketatnya regulasi global dan meningkatnya tuntutan transparansi, masa depan industri sawit akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengintegrasikan petani sawit ke dalam rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan. (T2)