SPKS: Petani Sawit Jangan Dijadikan Tumbal Kebijakan Ekspor Satu Pintu

InfoSAWIT, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyoroti rencana pemerintah menata tata niaga ekspor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Organisasi petani sawit itu mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak justru menjadikan petani sawit rakyat sebagai pihak yang paling menanggung dampaknya.

Kepala Departemen Advokasi SPKS, Marselinus Andri, menegaskan reformasi tata kelola ekspor sawit tidak dapat dipisahkan dari persoalan mendasar yang masih dihadapi petani sawit di sektor hulu.

“Posisi tawar petani yang lemah, ketergantungan terhadap rantai pasok, rendahnya produktivitas, serta tingginya kerentanan terhadap fluktuasi pasar membuat petani menjadi pihak yang paling rentan terdampak setiap perubahan kebijakan perdagangan sawit nasional,” ungkap Marselinus dalam keterangannya diterima InfoSAWIT, Jumat (29/5/2026).

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 27 Mei – 2 Juni 2026 Turun Rp649,80 per Kg

Menurut SPKS, pembenahan tata kelola sawit seharusnya dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, bukan semata berfokus pada pengendalian perdagangan ekspor. Kehadiran DSI dinilai berpotensi membuat petani semakin rentan terdampak akibat panjangnya rantai pasok dan tingginya ketergantungan terhadap industri sawit.

SPKS mencatat, sejak kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI diumumkan Presiden Prabowo, harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah mengalami penurunan dengan rata-rata mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram.

Marselinus menyebut hingga saat ini harga TBS di berbagai wilayah belum menunjukkan pemulihan signifikan. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum adanya strategi mitigasi maupun instrumen pengaman kebijakan yang memadai untuk mengantisipasi respons pasar.

BACA JUGA: Kejagung Tetapkan Eks Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika Tersangka Kasus CPO

“Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI ini belum diikuti dengan strategi mitigasi yang memadai. Faktanya, sejak diumumkan, harga TBS justru turun dan hingga hari ini belum pulih di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa respons pasar langsung dibebankan kepada petani, sementara pemerintah belum memiliki langkah konkret untuk meredam dampaknya,” katanya.

SPKS menilai upaya memperbaiki tata kelola ekspor guna mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing tidak harus ditempuh melalui pemusatan perdagangan sebagai satu-satunya pendekatan kebijakan.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah tetap dapat memperkuat pengawasan ekspor melalui digitalisasi, transparansi transaksi, serta penguatan regulasi tanpa menciptakan konsentrasi perdagangan dalam satu jalur tunggal.

BACA JUGA: 139 PKS Turunkan Harga TBS Sawit, Kementan: Harga TBS Sawit Harus Kembali Sesuai Acuan CPO

Risiko Monopsoni dan Pelemahan Posisi Tawar Petani

Marselinus menambahkan, diversifikasi mekanisme perdagangan ekspor di luar DSI perlu tetap dibuka agar struktur pasar sawit tetap sehat dan kompetitif.

SPKS mengingatkan, pemusatan kekuatan pembelian CPO dalam satu saluran berpotensi menciptakan praktik monopsoni atau dominasi pembeli yang dapat memengaruhi pembentukan harga TBS di tingkat petani.

“Negara boleh memperkuat tata kelola ekspor, tetapi tidak boleh menciptakan struktur pasar yang justru semakin melemahkan posisi tawar petani. Petani sawit tidak boleh menjadi penanggung utama risiko dari kebijakan yang dirancang di tingkat pusat,” tegas Marselinus.