Harga TBS Sawit di Nagan Raya dan Abdya Dinilai Belum Adil, Petani Desak Pengawasan Pemerintah

InfoSAWIT, ACEH BARAT DAYA – Di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar, petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya (Abdya) justru masih menghadapi rendahnya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat pabrik. Kondisi ini memicu keluhan petani yang menilai harga yang mereka terima belum mencerminkan tren positif pasar sawit saat ini.

Salah seorang petani sawit, T. Mukhtar Abdullah, mengungkapkan bahwa harga TBS di Nagan Raya dan Abdya masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah sentra sawit lainnya di Aceh. Padahal, harga CPO saat ini disebut telah mencapai sekitar Rp15.450 per kilogram.

Menurut Mukhtar, petani di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil dapat menikmati harga TBS yang lebih tinggi, yakni berkisar antara Rp2.900 hingga Rp3.200 per kilogram. Sementara itu, harga yang berlaku di Nagan Raya dan Abdya dinilai masih belum kompetitif.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 19-25 Juni 2026 Cenderung Stagnan

“Ketika harga CPO sedang tinggi, seharusnya petani juga ikut merasakan dampaknya melalui peningkatan harga TBS. Namun kondisi yang terjadi di lapangan masih jauh dari harapan,” ujarnya, seperti dikutip InfoSAWIT dari AJNN.net, Minggu (21/6/2026).

Mukhtar menilai situasi tersebut menjadi ironi mengingat Nagan Raya merupakan salah satu daerah dengan jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) terbanyak di Aceh. Berdasarkan data yang ia sampaikan, terdapat 11 PKS di wilayah tersebut dan sembilan di antaranya aktif membeli TBS dari petani.

Dengan banyaknya jumlah pabrik yang beroperasi, persaingan pembelian bahan baku seharusnya mampu mendorong harga TBS yang lebih baik bagi petani. Namun kenyataannya, harga yang diterima petani masih belum sejalan dengan perkembangan pasar CPO.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Jumat (19/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat

Petani Minta Pemerintah Tinjau Tata Niaga Sawit

Mukhtar menduga terdapat persoalan dalam mekanisme tata niaga yang menyebabkan harga TBS tetap rendah meskipun industri sawit sedang menikmati harga CPO yang menguat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap proses penetapan harga di tingkat pabrik.

Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang lebih transparan dan berkeadilan.

Ia menegaskan bahwa harapan petani bukan hanya melihat tingginya harga CPO di pasar, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi harga TBS yang layak di tingkat kebun.

BACA JUGA: HET MINYAKITA Tetap Rp15.700 per Liter, Pemerintah Perkuat Distribusi Lewat Bulog dan ID FOOD

Selain meminta peran aktif pemerintah, Mukhtar juga menyoroti kinerja organisasi petani sawit di daerah. Ia menilai pengawasan dan advokasi terhadap harga TBS yang selama ini dilakukan oleh organisasi petani sudah tidak sekuat sebelumnya.

Lemahnya pemantauan terhadap perkembangan harga sawit, menurutnya, berpotensi mengurangi posisi tawar petani dalam berhadapan dengan pabrik kelapa sawit. Akibatnya, harga TBS yang diterima petani berisiko tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi petani, hingga pelaku industri sawit, dapat memperkuat pengawasan terhadap tata niaga TBS. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat kenaikan harga CPO global dapat dirasakan secara lebih merata oleh petani sebagai pelaku utama dalam rantai pasok industri sawit.

Dengan pengawasan yang lebih efektif dan transparansi harga yang lebih baik, petani berharap kesejahteraan mereka dapat meningkat seiring membaiknya kinerja industri sawit nasional. (T2)