POPSI Dukung Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi, Soroti Tata Kelola Sektor Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dalam mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Organisasi petani sawit tersebut menilai penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.

Dalam pernyataan resminya, diterima InfoSAWIT, Senin (13/7/2026), Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa atau dianggap kebal dari proses hukum.

“Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujar Darto.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode II-Juli 2026 Naik Rp101,8 per Kg

POPSI mengapresiasi kolaborasi Kortas Tipikor Polri dan penyidik Polda Metro Jaya dalam mengusut dugaan kasus yang berkaitan dengan perantara perkara di lingkungan Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Organisasi tersebut berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengungkap fakta secara utuh.

Tak hanya itu, POPSI juga mendorong agar proses penyidikan dikembangkan terhadap berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit. Menurut organisasi tersebut, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, termasuk dalam penanganan penyitaan kebun sawit di kawasan hutan, seluruh pihak yang diduga terlibat perlu diproses secara transparan tanpa memandang asal institusi.

Sebagai organisasi yang mewakili petani kelapa sawit Indonesia, POPSI berharap proses penegakan hukum dapat menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperbaiki tata kelola industri sawit nasional. Kepastian tersebut dinilai penting untuk melindungi hak-hak petani yang selama ini menginginkan sistem pengelolaan sektor perkebunan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

BACA JUGA: RSPO: Melatih Petani Sawit Berkelanjutan Tak Cukup dengan Ilmu Teknis, Kepercayaan Jadi Kunci

Lebih lanjut, POPSI menilai sinergi antarlembaga penegak hukum perlu terus diperkuat agar penanganan perkara korupsi yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat dan negara dapat berjalan lebih efektif. Organisasi ini juga meminta dukungan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat independensi aparat penegak hukum sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa intervensi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. (T2)