InfoSAWIT, JAKARTA – Penurunan harga referensi (HR) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada November 2026 menjadi perhatian Komisi VI DPR RI. Pemerintah diminta memastikan koreksi harga tersebut tidak berujung pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) secara berlebihan di tingkat petani, khususnya petani swadaya yang tidak memiliki ikatan kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, menegaskan bahwa penurunan harga referensi CPO tidak boleh menjadi alasan bagi PKS untuk menekan harga pembelian TBS dari petani.
Kementerian Perdagangan telah menetapkan HR CPO periode 1–30 November 2026 sebesar US$978,90 per metrik ton (MT). Nilai tersebut turun US$63,25 per MT atau sekitar 6,07% dibandingkan HR Oktober 2026 yang mencapai US$1.042,15 per MT.
BACA JUGA: Wamenlu Arif Havas: Tekanan Terhadap Sawit Sama Dengan Serangan Terhadap Petani Kecil
Dalam periode yang sama, pemerintah menetapkan bea keluar CPO sebesar US$124 per MT serta pungutan ekspor sebesar 12,5% dari HR, setara US$122,36 per MT.
“Turunnya harga referensi CPO tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan harga TBS petani. Petani swadaya yang tidak punya kemitraan dengan pabrik selalu paling cepat merasakan dampaknya. Jangan sampai beban penurunan harga ditimpakan seluruhnya kepada mereka,” tegas Ida dalam keteerangan resmi diperoleh InfoSAWIT, Senin (16/11/2026).
Harga TBS di Daerah Mulai Terkoreksi
Ida menilai dampak tekanan harga mulai terlihat di sejumlah daerah. Salah satunya di Kalimantan Timur, ketika harga TBS periode 16–31 Oktober 2026 tercatat turun Rp66,51 per kilogram atau 1,88% menjadi Rp3.476,09 per kilogram.
BACA JUGA: Bappenas Dorong Transformasi Sawit Indonesia, Produktivitas Petani dan Hilirisasi Jadi Prioritas
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan dinas perkebunan. Pengawasan terhadap aktivitas pembelian TBS oleh PKS dinilai penting agar transaksi tetap mengacu pada harga penetapan yang berlaku.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan pabrik membeli TBS sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan. Pabrik yang terbukti membeli di bawah harga penetapan juga perlu mendapatkan tindakan tegas.
Perhatian khusus diperlukan terhadap petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan dengan PKS. Kelompok ini dinilai lebih rentan menghadapi perubahan harga karena posisi tawarnya dalam transaksi relatif terbatas.
BACA JUGA: PTPN IV PalmCo Kembangkan POME Jadi Energi, Perkuat Hilirisasi dan Target Penurunan Emisi 71 Persen
Selisih Harga Bursa Indonesia dan Malaysia Jadi Sorotan
Selain persoalan harga TBS, Ida turut mempertanyakan dasar pembentukan HR CPO November 2026. Penetapan HR tersebut menggunakan rata-rata harga pada periode 20 September hingga 19 Oktober 2026 dari tiga sumber, yakni Bursa CPO Indonesia sebesar US$869,07 per MT, Bursa Malaysia US$1.088,73 per MT, dan pasar Rotterdam US$1.443,90 per MT.
Karena terdapat selisih lebih dari US$40, pemerintah menggunakan rata-rata dua sumber harga yang paling dekat dengan median, yaitu Bursa Malaysia dan Bursa CPO Indonesia.
Namun, Ida menyoroti perbedaan harga yang cukup lebar antara kedua bursa tersebut. Harga CPO di Bursa Indonesia tercatat sekitar US$220 per MT lebih rendah dibandingkan harga di Bursa Malaysia.
BACA JUGA: Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa Bisa Perkuat Posisi Sawit di Pasar Eropa
“Ini catatan serius. Indonesia produsen sawit terbesar di dunia, tetapi harga di bursa kita justru sekitar US$220 per ton di bawah Malaysia. Kementerian Perdagangan perlu memperkuat Bursa CPO Indonesia agar mencerminkan harga yang wajar dan menjadi acuan dunia, bukan malah menarik turun harga referensi yang ujungnya dirasakan petani,” ujar Ida.
Menurutnya, penguatan Bursa CPO Indonesia menjadi salah satu pekerjaan penting agar pembentukan harga domestik dapat mencerminkan kondisi pasar secara lebih wajar dan memiliki daya saing sebagai referensi perdagangan internasional.
Dana Pungutan Ekspor Diminta Kembali ke Petani
Ida juga menekankan pentingnya memastikan dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memberikan manfaat nyata bagi petani sawit.
BACA JUGA: Glenauk Economics: Produktivitas Jadi Kunci Menjaga Daya Saing Sawit Indonesia dan Malaysia
Ia mendorong agar pemanfaatan dana tersebut diperkuat melalui berbagai program, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan pupuk, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
Menurut Ida, petani turut menanggung konsekuensi kebijakan pungutan ekspor melalui harga TBS yang diterima. Karena itu, manfaat dari dana yang dihimpun melalui sektor sawit semestinya dapat kembali dirasakan oleh petani.
“Petani ikut menanggung pungutan ekspor melalui harga TBS yang mereka terima. Sudah sepatutnya manfaatnya juga kembali kepada mereka,” katanya.
