InfoSAWIT, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak hanya menyebabkan kerusakan tutupan hutan serta pencemaran udara, tetapi juga mengancam keberlangsungan biodiversitas Indonesia. Sejumlah satwa langka, termasuk orangutan dan harimau Sumatera, menghadapi risiko kehilangan habitat akibat kebakaran yang merusak ekosistem alami.
Dampak karhutla terhadap biodiversitas dapat berlangsung dalam jangka panjang. Selain memusnahkan vegetasi, kebakaran juga menghilangkan sumber pakan, mengganggu regenerasi tumbuhan, serta memutus koridor ekologis yang dibutuhkan satwa liar untuk bergerak dan berkembang biak.
Spesies yang menjadi perhatian antara lain orangutan Sumatera (Pongo abelii), orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), dan harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae). Keempatnya termasuk dalam kategori Kritis atau Critically Endangered (CR) berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).
BACA JUGA: IPOC 2026: Ekspor Sawit Indonesia Tembus US$28,84 Miliar hingga Oktober 2026, Naik 60%
Ancaman kebakaran juga menyasar berbagai jenis tumbuhan asli yang memiliki nilai konservasi tinggi. Kebakaran berulang dapat memusnahkan pohon induk, mengurangi sumber benih, dan menghambat regenerasi alami hutan. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk kualitas habitat dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (12/11/2026)Penggiat Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Berkelanjutan sekaligus mahasiswa Magister PSDA Universitas Al Azhar Indonesia, Rikto, menilai perlindungan biodiversitas perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, upaya konservasi harus didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai status perlindungan spesies dan instrumen pengelolaan lingkungan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 8–14 November 2026, Umur 10–20 Tahun Rp3.718,65 per Kg
Perlindungan Kawasan HCV-HCS Perlu Diperkuat
Dalam industri kelapa sawit, pendekatan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) menjadi salah satu instrumen untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
HCV digunakan untuk mengidentifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi, termasuk habitat spesies langka dan terancam punah. Sementara itu, pendekatan HCS berfokus pada identifikasi kawasan hutan dengan cadangan karbon tinggi berdasarkan metodologi yang digunakan.
Namun, penetapan kawasan HCV-HCS tidak cukup hanya dilakukan melalui pemetaan dan dokumentasi. Perusahaan perlu memastikan kawasan tersebut memperoleh perlindungan secara aktif melalui patroli rutin, pencegahan kebakaran, pemantauan satwa, perlindungan vegetasi asli, hingga pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
BACA JUGA: GAPKI Peringatkan Ancaman Produktivitas Sawit, Pemupukan dan Replanting Jadi Tantangan Besar
Perlindungan habitat juga perlu mempertimbangkan kondisi lanskap di luar batas konsesi. Pasalnya, pergerakan satwa liar tidak mengikuti batas administrasi perkebunan, sementara kebakaran dapat menyebar ke kawasan hutan di sekitarnya.
Karena itu, kolaborasi antara perusahaan perkebunan, pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), masyarakat, dan organisasi lingkungan diperlukan untuk menjaga konektivitas habitat serta memperkuat upaya pencegahan karhutla.
ISPO dan RSPO Menjadi Bagian Dari Tata Kelola Lingkungan
Penguatan perlindungan biodiversitas juga berkaitan dengan penerapan standar keberlanjutan di industri kelapa sawit. Di tingkat nasional, pemerintah memiliki sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025.
BACA JUGA: Pemerintah Rekomendasikan Pencabutan HGU 11 Perusahaan Perkebunan Terkait Karhutla
Melalui ISPO, aspek pengelolaan lingkungan, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, serta pencegahan dan penanganan kebakaran menjadi bagian dari tata kelola perkebunan berkelanjutan.
Selain ISPO, terdapat standar keberlanjutan yang dikembangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), termasuk persyaratan terkait perlindungan kawasan HCV dan HCS.
Kedua sistem sertifikasi tersebut memiliki mekanisme dan cakupan persyaratan masing-masing. Namun, implementasinya dapat menjadi bagian dari upaya mendorong perusahaan perkebunan meningkatkan pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem.
Meski demikian, keberhasilan penerapan standar keberlanjutan tidak semestinya hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau luas kawasan yang telah dipetakan. Hasil perlindungan di lapangan juga perlu menjadi indikator utama.
Beberapa indikator yang dapat diperhatikan antara lain penurunan kejadian kebakaran berulang, terjaganya kualitas habitat, keberhasilan regenerasi spesies asli, keberadaan satwa prioritas, serta efektivitas kegiatan restorasi kawasan.
Kolaborasi Dan Pemantauan Menjadi Kunci Pencegahan
Rikto menilai karhutla perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan komitmen konservasi di sektor perkebunan. Perusahaan sawit, menurutnya, dapat memperkuat upaya pencegahan dengan mengintegrasikan data titik panas (hotspot), peta HCV-HCS, informasi spesies dilindungi, dan hasil pemantauan lapangan.
