InfoSAWIT, NUSA DUA – Implementasi sistem tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danatara Sumberdaya Indonesia (DSI) memasuki tahap persiapan akhir. Perusahaan tersebut memastikan mekanisme layanan ekspor minyak sawit dan produk turunannya mulai diproses melalui platform DSI pada 1 Januari 2027, sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah.
Direktur Utama PT Danatara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony, mengungkapkan hal tersebut dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), dihadiri InfoSAWIT, Jumat (13/11/2026). Ia menyebut, sejak pengumuman kebijakan oleh Presiden pada Juni 2026, DSI telah bekerja bersama para eksportir untuk mempersiapkan sistem, melakukan verifikasi dokumen, serta menjalankan uji coba proses implementasi.
Menurut Luke, salah satu perhatian utama pelaku industri terhadap penerapan sistem tersebut adalah besaran biaya layanan, kecepatan proses, serta perlindungan informasi komersial perusahaan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 11–17 November 2026, Umur 10–20 Tahun Rp3.685,69 per Kg
Menanggapi persoalan biaya, Luke menyampaikan bahwa DSI akan mengumumkan besaran tarif layanan secara resmi pada Desember 2026. Namun, ia memberikan gambaran awal bahwa biaya tersebut diproyeksikan berada pada kisaran satu digit dolar AS.
“Untuk biaya layanan, kami akan mengumumkannya pada Desember. Namun, berdasarkan arah perhitungan saat ini, biayanya akan berada pada kisaran satu digit dolar AS,” ungkap Luke dalam paparannya.
Ia menegaskan, kepastian mengenai biaya layanan menjadi bagian penting agar pelaku usaha dapat mempersiapkan kegiatan ekspor tanpa menghadapi ketidakpastian tambahan ketika sistem mulai diberlakukan.
BACA JUGA: DSI Tegaskan Tidak Mengubah Mekanisme Pasar Sawit, Fokus Perkuat Transparansi Ekspor Indonesia
Selain persoalan biaya, perlindungan informasi komersial juga menjadi perhatian DSI. Luke memastikan data yang disampaikan perusahaan dalam proses verifikasi ekspor akan digunakan sesuai kebutuhan pemeriksaan dan tetap dijaga kerahasiaannya.
“Kami menghargai kerahasiaan data dan menghormati setiap transaksi individual. Informasi komersial yang disampaikan kepada kami akan digunakan untuk keperluan verifikasi ekspor dan dilindungi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Tidak Mengubah Hubungan Dagang Eksportir dan Pembeli
Luke menjelaskan, kehadiran platform DSI tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme perdagangan yang selama ini berlangsung antara eksportir dan pembeli. Hubungan bisnis, aliran barang, serta mekanisme pembiayaan tetap berjalan sebagaimana praktik perdagangan yang berlaku saat ini.
BACA JUGA: Geopolitik Memanas, Wamenlu Ingatkan Strategi Baru Industri Sawit di Indonesia
Begitu pula dengan penentuan harga, volume, dan spesifikasi produk yang tetap menjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Sementara itu, kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) tetap mengikuti ketentuan pemerintah.
Dengan demikian, DSI memosisikan diri sebagai penguatan tata kelola, bukan sebagai pengganti mekanisme pasar.
Dalam menjalankan fungsinya, DSI memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai integrator data yang menghubungkan sistem pelaporan dan informasi dari berbagai sistem pemerintah agar lebih terlihat dan dapat ditelusuri.
BACA JUGA: Jebakan Asap dan Tumbal Korporasi
Kedua, sebagai penggerak pasar atau market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, asosiasi industri, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta pembeli internasional untuk menjaga kelancaran perdagangan selama masa transisi.
Ketiga, sebagai platform tata kelola yang membangun sistem dan standar agar infrastruktur pengawasan perdagangan komoditas strategis dapat berjalan secara berkelanjutan.
Luke menegaskan, DSI telah mendengarkan berbagai masukan dari GAPKI dan para anggotanya, terutama terkait biaya, kecepatan pelayanan, serta perlindungan informasi bisnis. Dialog dengan para pemangku kepentingan akan terus dilakukan hingga masa implementasi dan setelahnya.
Ia berharap, penerapan sistem tersebut dapat memberikan kepastian bagi eksportir sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit yang dapat diandalkan di pasar internasional.
“Komitmen kami adalah menjadikan perdagangan minyak sawit Indonesia lebih terlihat, lebih mudah ditelusuri, dan lebih akuntabel. Kami ingin membangun sistem ini bersama seluruh pelaku industri,” tandas Luke. (T2)
