InfoSAWIT, JAKARTA – Tata kelola ekspor menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan industri kelapa sawit Indonesia. Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah menyiapkan mekanisme Gerbang Ekspor Tunggal atau Single Export Gate untuk memperkuat transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas strategis nasional.
Isu tersebut turut menjadi pembahasan dalam konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) RT2026 di Jakarta, 3–4 November 2026. Dalam forum itu, penguatan tata kelola ekspor dikaitkan dengan kebutuhan industri untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan dan menjaga akses pasar global.
CEO DSI, Luke Mahony, menjelaskan bahwa sistem Gerbang Ekspor Tunggal dirancang untuk memperkuat kredibilitas perdagangan komoditas Indonesia. DSI, menurut dia, tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas perdagangan, melainkan memfasilitasi kepatuhan dan menjaga kelancaran ekspor.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode II Oktober 2026 Naik, Plasma Tertinggi Rp3.603,58/Kg
“Kami menyambut baik dialog dengan RSPO ini karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan. Mandat DSI sangat tegas: kami memfasilitasi, bukan menghambat,” ujar Luke dalam dialog khusus bersama RSPO, dikutip InfoSAWIT dala keterangan resmi Kamis (5/11/2026).
Pada 2026, Danantara Indonesia mendirikan DSI untuk mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis. Dalam menjalankan mandatnya, DSI akan memanfaatkan data dalam ekosistem perdagangan dan mengintegrasikannya dengan informasi kondisi pasar, termasuk aspek keberlanjutan, pasokan, harga, dan produksi.
Model perantara DSI dijadwalkan mulai diluncurkan pada Januari 2027. Melalui mekanisme tersebut, hubungan bisnis antara pembeli dan penjual tetap dipertahankan. Sementara itu, DSI akan berperan menjaga kontinuitas ekspor sekaligus memperkuat ketertelusuran produk.
BACA JUGA: Benarkah Industri Kelapa Sawit Penyebab Karhutla?
RSPO Soroti Transparansi dan Penanganan Karhutla
Penguatan tata kelola perdagangan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian pasar internasional terhadap aspek lingkungan dalam rantai pasok minyak sawit. Dalam RSPO RT2026, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.
Berdasarkan analisis satelit Nusantara Atlas, lebih dari 1,9 juta hektare lahan di Indonesia terbakar atau terdampak api selama Januari–September 2026.
Pendiri TheTreeMap sekaligus pengembang Nusantara Atlas, Dr. David Gaveau, memaparkan bahwa sekitar 14.500 hektare area terbakar atau terdampak api berada di dalam konsesi bersertifikat RSPO. Luasan tersebut setara sekitar 0,8% dari total area terdampak kebakaran di Indonesia pada periode yang sama.
BACA JUGA: RSPO RT2026 Bahas Kebakaran di Indonesia, Gerbang Ekspor Tunggal, dan Inklusi Petani Swadaya
Data tersebut telah diverifikasi silang dengan RSPO. David mengatakan, pemantauan satelit itu memberikan gambaran mengenai sebaran area terdampak kebakaran, termasuk yang berada di dalam konsesi bersertifikat.
“Ketika kita mencermati kebakaran di dalam area konsesi bersertifikat RSPO dan melakukan verifikasi silang data tersebut dengan RSPO, kami mendapati 14.500 hektare lahan terbakar atau terdampak api di dalam konsesi-konsesi ini,” ungkap David.
CEO RSPO, Joseph D’Cruz, mengatakan pihaknya akan melakukan identifikasi dan investigasi apabila ditemukan pola kebakaran yang tidak wajar di konsesi tertentu. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi, tidak ditemukan area terbakar pada lahan milik petani sawit swadaya bersertifikat RSPO.
BACA JUGA: CPOPC, RSPO, dan Kadin Dorong Kolaborasi untuk Perkuat Sawit Berkelanjutan
Menurut Joseph, hingga saat ini tidak terdapat data atau bukti yang mengindikasikan unit bersertifikat RSPO secara sengaja menyulut api.
“Kita bukanlah industri yang bersembunyi dari pengawasan publik. Kita adalah sebuah kemitraan yang memantau diri sendiri secara lebih ketat dibandingkan pihak luar mana pun yang memantau kita,” ujar Joseph.
Ia mendorong anggota RSPO untuk lebih aktif menyampaikan fakta dan data mengenai upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar pembahasan mengenai karhutla tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dukungan bukti.
BACA JUGA: GAPKI Perkuat Penanganan Karhutla, Kerahkan Personel dan Peralatan di Sejumlah Daerah
Petani Swadaya dan Peluang Akses Pasar
Selain tata kelola ekspor dan karhutla, RSPO RT2026 juga menyoroti posisi petani sawit swadaya dalam rantai pasok global. Kelompok pekebun ini memiliki peran penting karena memproduksi hampir separuh dari total minyak sawit Indonesia.
Indonesia juga menjadi rumah bagi sekitar 77% petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya peran Indonesia dalam pengembangan sertifikasi dan praktik perkebunan sawit berkelanjutan bagi petani kecil.
Dalam konferensi tersebut, RSPO memberikan penghargaan kepada 45 kelompok petani swadaya baru dari Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand yang telah menyelesaikan sertifikasi awal RSPO.
