InfoSAWIT, SUKAMARA – Kementerian Kehutanan menertibkan 88 hektare perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam operasi tersebut, sebanyak 11.180 pohon sawit berhasil ditumbangkan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan konservasi.
Penertiban melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta masyarakat setempat. Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal menyatakan kesediaannya menghentikan aktivitas secara sukarela. Selain itu, 28 pondok kerja yang berada di kawasan tersebut dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi sikap kooperatif para penggarap serta dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam pelaksanaan penertiban. Namun, menurutnya, penghentian aktivitas ilegal harus diikuti pengawasan berkelanjutan agar kawasan konservasi tidak kembali dikuasai.
BACA JUGA: FORTASBI Ajak Buyer Lihat Kontribusi Petani Sawit Swadaya dalam Konservasi Orangutan
“Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam,” ujar Januanto, dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, pengawasan pascapenertiban menjadi faktor penting untuk memastikan kawasan tidak kembali dimanfaatkan secara ilegal. Jika ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembiaran yang memenuhi ketentuan hukum, pertanggungjawaban akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
Pendekatan Persuasif Libatkan Tokoh Adat
Operasi penertiban dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, bersama Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melalui BKSDA Kalimantan Tengah.
Sejumlah instansi turut terlibat, di antaranya Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat.
Penertiban ini merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut.
Pendekatan persuasif juga menjadi bagian penting dalam operasi. Kementerian Kehutanan melibatkan Demung sebagai pemangku adat Dayak untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menghentikan penguasaan kawasan secara ilegal.
BACA JUGA: RSPO: Kebakaran di Konsesi Bersertifikat Hanya 0,8% dari Total Area Terbakar di Indonesia
Nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk Kaharingan, turut digunakan untuk mendorong penyelesaian tanpa menimbulkan konflik baru.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan penghentian perkebunan ilegal diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap ekosistem gambut di kawasan tersebut.
Menurutnya, kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius karena ekosistem gambut memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kerusakan dan kebakaran berulang.
BACA JUGA: Industri Sawit Harus Bangun Strategi Pengembangan Talenta untuk Menarik SDM Unggul
Pemulihan Ekosistem Gambut
Setelah penertiban, Kementerian Kehutanan menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal seluas 88 hektare. Program tersebut dikoordinasikan melalui Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Gakkum Kehutanan, serta pengelola kawasan.
Pemulihan direncanakan melalui revegetasi dengan menggunakan jenis tumbuhan asli setempat. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki tutupan vegetasi, memulihkan habitat satwa liar, serta mengembalikan fungsi hidrologis ekosistem gambut.
Rudianto menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Ditjen KSDAE untuk menyiapkan tahapan pemulihan. Ia juga berharap penghentian aktivitas secara sukarela dapat diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Tipis Pada Senin (9/11/2026)
Kementerian Kehutanan menegaskan, terhadap pihak yang tetap melakukan pelanggaran, tindakan hukum akan ditempuh sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Perlindungan SM Lamandau menjadi penting mengingat kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis sebagai habitat keanekaragaman hayati sekaligus penyangga tata air. Karena itu, keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari tumbangnya ribuan pohon sawit ilegal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan kawasan tidak kembali dirambah dan proses pemulihan ekosistem berjalan secara konsisten. (T2)
