InfoSAWIT, NUSA DUA – Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penentu daya saing industri kelapa sawit Indonesia menghadapi 2027. Di tengah perubahan geopolitik, persaingan perdagangan minyak nabati, dan tuntutan standar keberlanjutan internasional, industri membutuhkan kebijakan yang konsisten agar investasi dan ekspansi pasar dapat berjalan lebih terukur.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menegaskan pemerintah perlu menjaga stabilitas kebijakan, terutama terkait program biodiesel dan tata kelola industri sawit nasional.
Pesan tersebut disampaikan Eddy dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (12/11/2026), di Bali.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 8–14 November 2026, Umur 10–20 Tahun Rp3.718,65 per Kg
Menurut Eddy, program biodiesel telah menjadi salah satu penopang penting permintaan minyak sawit di dalam negeri. Implementasi mandatori B50 pada 2026 memberikan kontribusi terhadap penyerapan minyak sawit domestik sekaligus mendukung agenda ketahanan energi nasional.
Dalam paparannya, ia menyebut implementasi program tersebut telah menjangkau sekitar 75%–80% wilayah nasional. Program biodiesel juga diperkirakan memberikan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun dalam satu tahun serta mendukung penyerapan tenaga kerja.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya target pencampuran biodiesel. Kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, dan konsistensi pelaksanaan menjadi faktor yang tidak kalah penting.
BACA JUGA: IPOC 2026: Ekspor Sawit Indonesia Tembus US$28,84 Miliar hingga Oktober 2026, Naik 60%
Eddy mengingatkan perubahan kebijakan yang tidak terprediksi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena itu, GAPKI meminta pemerintah membangun lingkungan regulasi yang stabil sehingga industri dapat menyusun perencanaan bisnis dan investasi secara lebih baik.
IEU-CEPA Membuka Peluang, Standar Keberlanjutan Jadi Tantangan
Selain kebijakan energi domestik, GAPKI melihat peluang perdagangan internasional sebagai agenda strategis menghadapi 2027.
Salah satu peluang tersebut berasal dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang diharapkan membuka akses lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar Eropa.
BACA JUGA: GAPKI Peringatkan Ancaman Produktivitas Sawit, Pemupukan dan Replanting Jadi Tantangan Besar
Meski demikian, Eddy mengingatkan terbukanya akses pasar tidak berarti tantangan perdagangan akan hilang. Pelaku industri tetap harus mampu memenuhi persyaratan kepatuhan, ketertelusuran, dan standar keberlanjutan yang berlaku di pasar internasional.
Dalam situasi tersebut, industri sawit Indonesia perlu memperkuat kemampuan membuktikan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan dan standar yang dipersyaratkan.
Menurut Eddy, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pihak yang mengikuti standar global. Industri nasional juga harus aktif memperjuangkan kepentingannya melalui diplomasi perdagangan dan penguatan standar keberlanjutan yang kredibel.
BACA JUGA: GAPKI Peringatkan Ancaman Produktivitas Sawit, Pemupukan dan Replanting Jadi Tantangan Besar
Ia menilai tata kelola perkebunan sawit harus terus diperbaiki agar dapat memberikan kepastian kepada pasar internasional, sekaligus melindungi kepentingan petani sawit sebagai bagian penting dari rantai pasok nasional.
Sinergi Pemerintah Dan Industri Menentukan Daya Saing
Eddy menegaskan, penguatan industri sawit membutuhkan koordinasi yang lebih solid antara pemerintah dan pelaku usaha. Kebijakan perdagangan, energi, perkebunan, dan keberlanjutan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, industri membutuhkan sinergi antarkementerian dan lembaga agar berbagai kebijakan yang diterbitkan tidak saling bertentangan atau justru menciptakan beban baru bagi pelaku usaha.
“Kami membutuhkan sinergi, bukan kejutan kebijakan. Industri membutuhkan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi,” menjadi pesan penting Eddy dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan bahwa minyak sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Sawit merupakan bagian penting dari ketahanan pangan, ketahanan energi, perekonomian nasional, serta sumber penghidupan masyarakat Indonesia.
Karena itu, menghadapi 2027, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor, pemenuhan kebutuhan domestik, dan pengembangan energi terbarukan berbasis minyak sawit.
Bagi GAPKI, optimisme terhadap prospek industri sawit nasional tetap terbuka. Namun, optimisme tersebut harus didukung kebijakan yang konsisten, tata kelola yang semakin baik, serta kemampuan industri merespons perubahan pasar global.
BACA JUGA: Impor Kedelai China Anjlok 22,5% pada Oktober 2026, Terendah dalam Tiga Tahun
Dengan demikian, tantangan industri sawit menuju 2027 bukan semata-mata meningkatkan volume produksi dan ekspor, melainkan memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional tanpa mengorbankan kepastian usaha dan keberlanjutan industri di dalam negeri. (T2)
