RAN KSB Jadi Saluran Kebijakan Tata Kelola Niaga TBS Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi mengaku, terus memperoleh informasi tentang melorotnya harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia.

Bahkan pihaknya juga mendapatkan laporan ada sejumlah pabrik kelapa  sawit (PKS) yang akhirnya tutup dan tidak beroperasi untuk beberapa waktu. Laporan itu ia terima tidak hanya per hari, namun sudah jam per jam. 

Hal itu dikatakan Dedi Junaedi saat membuka webinar bertajuk “Pembelajaran Penyusunan dan Pelaksanaan RAD KSB untuk Percepatan Pelaksanaan RAN KSB dan ISPO Bagi Para Pekebun” yang diadakan SPOI UNDP dan Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB Kementerian Pertanian, Jumat (10/6/2022), dihadiri InfoSAWIT.

Ia yakin apa yang terjadi saat ini pada industri kelapa sawit nasional masih memiliki benang merah dengan kegiatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB).

BACA JUGA : Menyempurnakan Tata Kelola Sawit Lewat RAN KSB

Persoalan di industri sawit nasional, kata Dedi yang juga sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, telah dibicarakan dalam Business Matching yang digelar di Denpasar, Bali. 

Ia menyebutkan apa yang terjadi saat ini merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia, termasuk para pekebun yang mengalami kerugian akibat jatuhnya harga TBS Sawit. 

Karena itu ia berharap RAN KSB menjadi media yang tepat untuk mengetahui berapa jumlah pekebun, apa langkah yang diambil untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pekebun, termasuk agar bisa bekerjasama dengan PKS.

“Ke depan akan terus diperbaiki seluruh sektor, baik hulu maupun hilir, agar kalau ada persoalan bisa diatasi segera sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian,” kata Dedi.

Pihaknya pun saat ini mendapatkan banyak aduan dari para pekebun swadaya terkait sikap PKS tanpa kebun yang banyak melakukan diskrimininasi harga pembelian TBS produski pekebun swadaya. 

Kata Dedi, saat ini ada lebih 1.200 PKS tanpa kebun di seluruh Indonesia. Ia menegaskan PKS tanpa kebun tidak dibenarkan melakukan diskriminasi harga pembelian TBS sawit.

Sekadar informasi, webinar desiminasi ini  diikuti oleh seluruh Dinas Perkebunan atau dinas yang membawahi bidang perkebunan, para aktivis pendamping petani sawit, petani sawit, Bappeda di berbagai daerah, pihak Kementan, dan lainnya. (T5)