Petani Sawit Swadaya di Aceh Tuntut Program Peremajaan Sawit Dipermudah

InfoSAWIT, IDI RAYEUK – Dianggap lamban, para petani kelapa sawit swadaya pemilik kebun sawit yang telah masuk umur peremajaan menjadi enggan melaksanakan program yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPK) tersebut, termasuk proses pengajuannya yang cukup rumit.

Padahal para petani di Aceh tertarik untuk ikut program yang telah dicanangkan semenjak 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo. “Kami jadi pusing melihat proses pengurusan untuk ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat ini yang terkesan sangat lama,” kata Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Aceh Timur, Ibrahim Mar, kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Di Aceh, areal perkebunan kelapa sawit yang telah dilakukan peremajaan baru sekitar 1.600 hektar (Ha) sejak tahun 2017. Kata Ibrahim Mar, para petani sawit binaan Apkasindo Aceh Timur yang tergabung dalam koperasi, kelompok tani atau pun gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) akhirnya kurang bersemangat menindaklanjuti usulan PSR.

Mereka pun rupanya sudah mendiskusikannya dengan para ketua pimpinan Apkasindo tingkat kecamatan. Mantan Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur ini mengungkapkan,  semua persoalan PSR ini muncul karena begitu rumitnya pengurusan administrasi di tingkat daerah.

Ia mencontohkan kerumitan di birokrasi daerah di Aceh Timur. Soal surat tanda daftar budidaya (STDB), misalnya. Ibrahim bilang Pemkab Aceh Timur menyebutkan urusan STDB diurus oleh Dinas Perizinan Satu Pintu. Padahal yang ia tahu di banyak daerah soal STDB justru diurus Dinas Perkebunan. Petani akhirnya enggan mengurus semua perizinan itu.

Apalagi jarak rumah atau kebun sawit mereka ke Idi Rayeuk, ibukota Aceh Timur, ada yang mencapai 60 kilometer. Tentu hal ini membuat pengurusan PSR butuh ekstra waktu dan biaya bagi petani. “Kebayang kan capeknya mengurus satu izin saja. Harus bolak-balek dari kampunbg ke ibukota kabupaten sejauh puluhan kilometer,” kata Ibrahim Mar. (T5)