InfoSAWIT, JAKARAT – Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai anggaran dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebanyak Rp 30 Juta pe rhektar (ha) saat ini dianggap sudah tidak bisa mencukupi pembiayaan peremajaan sawit di tingkat petani sawit swadaya.
Lantaran disampaikan Ketua Koperasi Sido Makmur, Kab. Sekadau, Kalbar, Bernadus Mohtar, dukungan dana sebanyak Rp 30 Juta per hektar dari Badan Pengelolaa Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) tidak lagi mampu memenuhi proses peremajaan sawit karena hanya membiayai sampai tahap P0 – P2, sementara untuk P3 petani sawit harus memenuhi biayanya melalui hutang atau kredit ke perbankan.
“Nah disini kalau petani sawit diminta untuk berhutang lagi kadang petani sawit enggan melakukan ini,” katanya ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Sawit Komisi IV DPR RI pada akhir Maret 2022 lalu.
Sebab itu, Bernadus Mohtar meminta kepada komisi IV DPR RI dan pemerintah agar dana PSR yang telah ditetapkan sebanyak Rp 30 Juta perhektar bisa dinaikan menjadi Rp 60 juta perhektar.
Selain itu kedepannya kata Bernadus Mohtar, perlu ada dana sosialisasi program PSR karena saat ini sosialisasi menjadi kendala bagi petani sawit swadaya, lantaran banyak petani yang tidak tahu tentang PSR. Selain itu juga terkait dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam program PSR, misalnya saat ini keterlibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam memberikan rekomendasi bebas dari Kawasan hutan. “Pengalaman di koperasi kami untuk mendapatkan rekomendasi dari KPH sampai 5 bulan kerja belum selesai rekomendasinya,” tandas dia.
Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Perjuangan, Alvian Rahman menilai, kenaikan dana PSR dari Rp 30 Juta perhektar dinaikan menjadi 60 juta per hektar selain untuk menutup kekurangan dana akibat meningkatnya harga input pertanian, juga agar keadilan dalam pengunaan dana BPDPKS yang selama ini banyak di gunakan untuk subsidi biodiesel.
Sayangnya usulan kenaikan dana replanting sejak pertemuan dengan DPR RI belum juga membuahkan hasil. Namun rupanya petani tak putus arang, dengan beragam cara mereka mencari cara agar aspirasinya didengar pemerintah atau wakil rakyat.
Sumber: Majalah InfoSAWIT edisi Agustus 2022
