DPR Sepakat Dana Peremajaan Sawit Rakyat Perlu Ditingkatkan

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam rangka mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap kegiatan peremajaan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) di Pontianak.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP yang memimpin kunjungan mengungkapkan, seharusnya BPDPKS dapat memberikan alokasi dana sawit untuk replanting yang lebih besar. Sehingga, hal itu dapat memberikan akses yang lebih luas bagi perkebunan sawit yang dimiliki rakyat.

“Kita (Komisi XI) ingin porsinya lebih besar, sehingga bisa memberikan akses yang lebih luas bagi kebun rakyat untuk replanting” kata Dolfie saat Kunspik Komisi XI di Pontianak, Kamis (2/2/2023) dikutip InfoSAWIT dalam laman resmi DPR-RI.

BACA JUGA: Waduh Minyak Goreng Sawit Kembali Susah Didapat, Benarkah Gara-gara B35?

Lebih lanjut Dolfie menyampaikan, sebagaimana informasi yang diterima dari BPDPKS, bahwa sejauh ini terdapat tiga alokasi penggunaan dana sawit, yaitu untuk kegiatan sosial, replanting, dan biodiesel. Di antara tiga alokasi penggunaan dana sawit tersebut yang terbesar adalah untuk biodiesel sawit.

“Sebagaimana kita lihat tadi, profilnya satu persen itu digunakan untuk kegiatan sosial. Kemudian lima persen digunakan untuk replanting, dan 94 persen itu digunakan untuk kepentingan biodiesel,” tegas Politisi Fraksi PDI-P itu.

Menurut Dolfie, seharusnya yang perlu diperbesar adalah porsi alokasi dana sawit pada replanting dan kegiatan sosial yang merupakan aspirasi dari masyarakat. “Tentu aspirasi dari wilayah-wilayah penghasil sawit adalah menemukan cara untuk porsi replanting dan kegiatan sosial bisa diperbesar,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV.

BACA JUGA: 100 Petani Sawit Swadaya dan Pendamping Dilatih untuk Audit Internal Sertifikasi ISPO

Namun, menurutnya, BPDPKS sendiri tidak dapat menentukan alokasi penggunaan dana sawit secara mandiri. Sebab, yang memiliki otoritas dari penentuan alokasi tersebut adalah Komite Pengarah BPDPKS. “Ini kita (Komisi XI) memang perlu mengundang Komite Pengarah (BPDPKS) karena penentuan daripada alokasi penggunaan dana sawit ini ditentukan oleh Komite Pengarah,” tandas Dolfie. (T2)