Bursa CPO Indonesia Dipastikan Bersifat Sukarela

InfoSAWIT, JAKARTA –  Indonesia, tercatat sebagai produsen minyak kelapa sawit (CPO) nomor wahid di dunia, dengan memproduksi mencapai 47 juta ton CPO dan nilai ekspor sebesar US$ 30 miliar. Namun, keberhasilan ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa acuan harga CPO dunia masih ditentukan oleh Malaysia dan Rotterdam, sementara Indonesia terkesan diam dan tidak terusik.

“Bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam dan kita tidak malu bahkan terkesan diam saja, serta tidak terusik, oleh karena  itu ini  yang mesti kita benahi,” kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat meresmikan Bursa CPO Indonesia di Jakarta, yang dipantau InfoSAWIT, Jumat (13/10/2023).

Sebab itu, guna memperkuat perdagangan CPO, Menteri Perdagangan mengambil inisiatif penting dengan merancang perubahan dalam perdagangan CPO di bursa berjangka. Tujuannya sangat jelas, untuk menciptakan harga CPO yang transparan, adil, akuntabel, dan real-time, serta melibatkan banyak pelaku pasar mulai dari penjual hingga pembeli.

BACA JUGA: Bursa CPO Indonesia Resmi di Launching, Berharap Jadi Barometer Harga CPO Dunia

“Memang peraturan Bappebti No 7 Tahun 2023 tentang cara perdaganagn CPO di Bursa Berjangka ini akan bersifat voulentary (tidak wajib), kita mesti biasakan pemerintah itu mengatur saja, jangan sedikit-dikit mewajibkan tapi kita berharap kerjasam dan kolabiroasi untuk kepentingan saudara, kepentinhan kita semua,” kata Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas.

Lebih lanjut kata Zulhas, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa mengatur perdagangan bukanlah upaya untuk membebani pengusaha. Sebaliknya, hal ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa perdagangan CPO berlangsung adil, transparan, dan efisien, melibatkan semua pihak dengan kepentingan yang sama.

Namun, sebagian pengusaha berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah dalam mengatur perdagangan bisa memunculkan hambatan dan birokrasi yang mengganggu. Mereka merasa bahwa regulasi yang terlalu ketat hanya akan menyulitkan proses perdagangan dan membuat mereka terjebak dalam urusan hukum yang rumit. Mereka berpendapat bahwa perdagangan minyak goreng seharusnya tetap menjadi urusan yang dapat diatur sendiri oleh pasar, tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan.

BACA JUGA: Strategi Pemda Paser Dorong Petani Sawit Swadaya Terapkan ISPO

Namun, pada saat yang sama, para pengusaha juga menyadari pentingnya menciptakan sebuah ekosistem perdagangan yang stabil, adil, dan transparan. Mereka mengakui bahwa kolaborasi dengan pemerintah adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama, mendengarkan masukan satu sama lain, dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak,” tandas Zulkifli. (T2)