CPOPC: Berikut 5 Hasil Upaya Bersama Indonesia dan Malaysia Hadapi Regulasi EUDR

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada 6 Desember 2022, Komisi Uni Eropa menetapkan Regulasi komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang memberikan masa tenggang hingga awal 2025. Namun, kebijakan ini tidak segera diterapkan pada pelaku usaha UMKM di Uni Eropa, yang baru akan efektif pada Juni 2025 atau setengah tahun lebih lambat dibandingkan dengan negara lain.

Kendati demikian, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) telah bergerak untuk menghadapi kebijakan ini. Mereka melakukan upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan melakukan misi bersama ke Brussels. Pertemuan ini dilakukan dengan petinggi Komisi Uni Eropa untuk membahas kebijakan EUDR.

“Pelaku UMKM di Uni Eropa boleh menunggu hingga Juni 2025. Mengapa UMKM mereka mendapatkan tambahan waktu 6 bulan? Sedangkan bagi petani kecil, tidak diberikan waktu yang sama. Ini tidak adil,” ujar Sekjen CPOPC, Rizal Affandi Lukman, dalam acara Media Gathering CPOPC dihadiri InfoSAWIT, Kamis (14/12/2023), di Jakarta.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Turun Lagi Sekitar 0,28 Persen Pada Kamis (14/12), Belawan Tak Ada Kabar

Dalam rangka mengatasi perbedaan waktu implementasi kebijakan, pihak CPOPC bersama Uni Eropa, pemerintah Indonesia, dan Malaysia telah sepakat membentuk gugus tugas bersama (joint task force). Pertemuan pertama menghasilkan lima poin penting, pertama, inklusif petani sawit, yakni memastikan petani sawit tetap terlibat dalam rantai pasok minyak sawit ke Uni Eropa.

Lantas kedua, sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan, pihak CPOPC mendorong Uni Eropa mengakui sertifikasi nasional seperti  Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) sebagai model untuk lulusnya prasyarat kebijakan EUDR.

Lantas kata Rizal, yang ketiga membuat alat ketelusuran (Traceability Tools), dimana pembuatan alat ketelusuran ini guna memenuhi syarat EUDR.

BACA JUGA: Pertumbuhan Areal Perkebunan Sawit 2022 Hampir Stagnan, Swasta Masih Mendominasi

Ke empat, penentuan country benchmarking, dimana menentukan apakah penilaian akan berdasarkan negara secara keseluruhan atau per provinsi, dan apakah termasuk dalam kategori High Risk atau Low Risk.

Sebab tutur Rizal, Jika negara ditetapkan masuk kategori High Risk maka akan menyulitkan dalam proses perdagangan, sebab sampel komoditas yang akan di cek mencapai 90% sementara yang Low Risk sampel komoditas yang di cek hanya 1%.