InfoSAWIT, JAKARTA – Upaya mendorong petani sawit swadaya menuju praktik perkebunan berkelanjutan dinilai tidak cukup hanya melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi. Dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan menjadi faktor krusial agar petani mampu memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
Ketua KUD Tani Subur, Sutiyana, sekaligus sebagai petani sawit swadaya menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi petani sawit swadaya saat ini bukan hanya persoalan pemahaman mengenai manfaat sertifikasi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendanaan.
“Kalau bicara sertifikasi, pertanyaan petani sederhana, siapa yang akan membiayai? Karena banyak petani sebenarnya ingin memperbaiki kebunnya, tetapi terkendala biaya,” ujar Sutiyana dalam kegiatan Media Brunch RSPO, dihadiri InfoSAWIT, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, masih banyak kebun rakyat yang memiliki produktivitas rendah akibat penggunaan bibit yang kurang berkualitas dan penerapan praktik budidaya yang belum optimal. Di sisi lain, kebutuhan biaya untuk melakukan peremajaan maupun perbaikan tata kelola kebun relatif besar bagi petani swadaya.
Ia mencontohkan, tidak sedikit petani yang hanya mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) dalam jumlah terbatas karena kondisi tanaman yang sudah tua atau tidak berasal dari benih unggul. Padahal, melalui penerapan praktik budidaya yang tepat, produktivitas kebun dapat meningkat secara signifikan.
Sutiyana menilai, pembentukan kelompok tani maupun koperasi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Melalui kelembagaan yang kuat, petani dapat saling mendukung, memperoleh pendampingan, hingga memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mengakses program pemerintah maupun sumber pembiayaan.
BACA JUGA: RSPO Telah Salurkan Rp416 Miliar untuk Petani Sawit
“Kenapa kita tidak berkelompok? Dengan berkoperasi, banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Yang paling penting adalah membangun kepercayaan di tengah masyarakat,” katanya.
Pengalaman KUD Tani Subur menunjukkan bahwa pendampingan yang berkelanjutan mampu mendorong perubahan pola pikir petani. Mereka tidak lagi hanya berorientasi pada hasil panen jangka pendek, tetapi juga mulai memahami pentingnya legalitas lahan, penggunaan benih unggul, hingga pengelolaan kebun yang sesuai prinsip keberlanjutan.
Meski demikian, Sutiyana mengakui bahwa berbagai persyaratan administratif untuk memperoleh akses pembiayaan masih menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, menurutnya, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan petani tidak berjalan sendiri dalam proses transformasi menuju perkebunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 12-18 Juni 2026 Naik Rp265,9/Kg
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh petani sendiri. Pemerintah, lembaga pendamping, sektor swasta, hingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sawit harus bekerja bersama,” tuturnya.
Selain persoalan pembiayaan, regenerasi petani juga menjadi perhatian. Sutiyana menilai minat generasi muda untuk terjun ke sektor perkebunan sawit masih relatif rendah, terutama apabila usaha perkebunan tidak memberikan kepastian pendapatan yang layak.
Karena itu, ia berharap berbagai program penguatan petani tidak hanya fokus pada aspek sertifikasi, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun secara nyata.
BACA JUGA: RSPO Dorong Sertifikasi Jadi Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Bagi Sutiyana, sertifikasi tetap penting sebagai pintu masuk menuju tata kelola perkebunan yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sejauh mana petani memperoleh dukungan yang memadai untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
“Petani Indonesia sebenarnya mampu berkembang. Yang dibutuhkan adalah pendampingan, kepercayaan, dan akses terhadap pembiayaan agar mereka bisa naik kelas,” pungkasnya. (T2)
![InfoSAWIT](https://www.infosawit.com/wp-content/uploads/2026/05/Iklan-Topaz-website-REV-ok.jpg")
