RSPO Telah Salurkan Rp416 Miliar untuk Petani Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Upaya memperkuat keberlanjutan sektor sawit rakyat terus menunjukkan perkembangan. Data Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat, sebanyak 41.134 pekebun swadaya di Indonesia telah terlibat dalam skema sertifikasi berkelanjutan, dengan cakupan area mencapai 89.650 hektare sepanjang periode 2018–2026.

Tak hanya itu, dukungan finansial yang mengalir kepada kelompok petani juga terbilang signifikan. Sepanjang periode tersebut, tercatat sekitar Rp416 miliar telah disalurkan melalui berbagai skema insentif untuk mendukung penerapan praktik perkebunan sawit berkelanjutan.

Head of Smallholder Global RSPO, Guntur Cahyo Prabowo, mengatakan bahwa sertifikasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses audit atau pemenuhan persyaratan administrasi. Menurutnya, sertifikasi merupakan instrumen untuk membangun kelembagaan petani yang kuat agar mampu menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 12-18 Juni 2026  Naik Rp265,9/Kg

“Sertifikasi membutuhkan adanya entitas atau organisasi yang mampu memastikan kepatuhan terhadap standar. Di sisi lain, kepercayaan antarpetani juga perlu dibangun agar mereka bersedia berkelompok,” ujar Guntur dalam kegiatan Media Brunch RSPO, Jumat (12/6/2026).

Ia mengungkapkan bahwa tantangan terbesar masih terletak pada besarnya jumlah petani sawit swadaya yang belum terorganisasi. Dari sekitar 2,6 juta petani sawit di Indonesia, sebagian besar masih menjalankan usaha secara mandiri tanpa tergabung dalam kelembagaan yang terstruktur.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terbatasnya akses petani terhadap sertifikasi, pembiayaan, hingga peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, panjangnya rantai pasok tandan buah segar (TBS) dari kebun menuju pabrik kelapa sawit juga menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

BACA JUGA: CPOPC Dorong Generasi Muda Jadi Duta Informasi Sawit Berkelanjutan

“Harapannya, ketika petani dapat berkelompok, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan bahkan menjangkau pasar secara langsung,” katanya.

Regulasi Global Tingkatkan Tuntutan Ketertelusuran

Menurut Guntur, dinamika pasar internasional saat ini semakin mengarah pada penerapan sistem ketertelusuran (traceability) yang ketat. Negara-negara tujuan ekspor, khususnya di kawasan Eropa, menuntut kepastian bahwa produk sawit berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara bertanggung jawab.

“Pasar ingin memastikan buah sawit berasal dari petani siapa dan dari lokasi mana. Praktik seperti ini sudah menjadi hal yang lazim dalam perdagangan internasional, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Manajemen Akar Kelapa Sawit: Inovasi Agronomi Guna Genjot Produktivitas

Untuk membantu petani swadaya memenuhi tuntutan tersebut, RSPO mengembangkan standar yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Program pendampingan dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas dalam praktik budidaya berkelanjutan, penguatan organisasi petani, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Secara global, sejak 2013 hingga saat ini, RSPO telah menyalurkan dana dukungan sebesar US$5,5 juta untuk berbagai program pemberdayaan petani kecil. Dari jumlah tersebut, sekitar US$1,94 juta dialokasikan untuk mendukung petani sawit di Indonesia.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 10-16 Juni 2026 Naik Rp268,96 per Kg

Guntur menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi dari dampak jangka panjang yang dihasilkan terhadap kesejahteraan petani.

“Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa aspek legalitas lahan menjadi fondasi utama dalam proses sertifikasi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci agar petani mampu mempertahankan standar keberlanjutan yang telah dicapai. (T2)