Mengatasi Pencurian Sawit, Ketika Pendekatan Keamanan Tak Lagi Cukup

InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah riuh perdebatan mengenai kepastian hukum perkebunan dan dinamika kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), ada persoalan lain yang perlahan membesar namun kerap luput dari pembahasan yang serius. Persoalan itu adalah pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Fenomena ini hampir selalu diposisikan sebagai perkara kriminal. Solusi yang mengemuka pun tidak jauh dari patroli, penambahan personel keamanan, hingga penegakan hukum pidana. Seolah-olah masalah selesai ketika pelaku tertangkap.

Padahal, pencurian TBS sesungguhnya jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar tindak kriminal, melainkan gejala dari rapuhnya tata kelola produksi dan hubungan sosial di sekitar perkebunan. Ketika masalah terus berulang di berbagai daerah dengan pola yang hampir serupa, barangkali yang perlu dipertanyakan bukan hanya siapa pencurinya, tetapi juga mengapa ekosistem yang memungkinkan pencurian itu terus bertahan.

BACA JUGA: Prof Hariyadi: Intensifikasi Lahan Jadi Kunci Sawit Berkelanjutan, Bukan Perluasan Areal

Harga sawit yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir justru memperlihatkan hubungan yang menarik. Semakin mahal nilai TBS, semakin besar pula insentif untuk mencurinya. Dalam banyak kasus, pencurian bahkan berkembang menjadi aktivitas yang terorganisasi.

Jika diasumsikan rata-rata kehilangan mencapai 2 persen dari total produksi nasional, nilai ekonomi yang menguap mencapai sekitar Rp12,2 triliun setiap tahun. Perhitungan tersebut didasarkan pada luas perkebunan sawit nasional sekitar 16,3 juta hektare, dengan produksi rata-rata 15 ton TBS per hektare dan harga TBS sekitar Rp2,5 juta per ton.

Nilai TBS nasional diperkirakan mencapai Rp611,25 triliun per tahun. Dengan tingkat kehilangan rata-rata 2 persen, potensi kerugian mencapai sekitar Rp7,09 triliun di perkebunan perusahaan dan Rp5,13 triliun di kebun petani, sehingga totalnya sekitar Rp12,225 triliun.

BACA JUGA: Analisa KPBN: Ekspor Malaysia Masih Jadi Penentu Arah Harga CPO, Sentimen B50 Mulai Menguat dari Dalam Negeri

Itu baru angka rata-rata nasional. Di sejumlah wilayah yang lahannya terfragmentasi dan memiliki akses terbuka, kehilangan produksi bisa mencapai 20–30 persen. Bahkan, berdasarkan diskusi informal dengan sejumlah perusahaan, terdapat kebun yang kehilangan hingga separuh potensi panennya ketika dibandingkan dengan estimasi produksi.

Yang paling terpukul justru bukan perusahaan besar, melainkan petani kecil. Mereka kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya menjadi penopang ekonomi keluarga.

Bagi perusahaan dan pabrik kelapa sawit (PKS), kerugiannya tidak berhenti pada hilangnya buah. Pencurian juga menggerus mutu produksi. Salah satu modus yang kini banyak ditemukan adalah pencurian brondolan. Praktik ini secara langsung menurunkan Oil Extraction Rate (OER) karena komposisi buah yang masuk ke pabrik berubah.

BACA JUGA: Ketegangan Warnai Sengketa Lahan di Kotawaringin Timur, Warga Tolak Pendirian Tenda Perusahaan

Di sisi lain, buah yang dicuri sering kali belum mencapai tingkat kematangan optimal. Ironisnya, ketakutan terhadap pencurian justru mendorong sebagian petani memanen lebih awal agar tidak didahului pencuri. Akibatnya, kualitas minyak sawit ikut menurun.

Berbagai penelitian sebenarnya telah menawarkan pendekatan pengamanan kebun. Libert dan koleganya (2024) dalam Jurnal Agroforetech Instiper membagi sistem pengamanan menjadi dua kelompok besar, yakni administratif dan teknis.

Pendekatan administratif meliputi pengaturan rotasi panen, penerapan surat izin panen dan angkut TBS, penggunaan jalan perusahaan dengan prosedur tertentu, hingga pemberian stempel pada TBS agar asal-usul buah lebih mudah diverifikasi.