Mengatasi Pencurian Sawit, Ketika Pendekatan Keamanan Tak Lagi Cukup

Sementara itu, pendekatan teknis dilakukan melalui pembangunan parit gajah, parit pengamanan, pemasangan portal di berbagai akses jalan, serta pembatasan mobilitas orang maupun kendaraan di kawasan perkebunan.

Namun pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa semua instrumen tersebut belum cukup. Penambahan satpam, portal, maupun patroli hanya mengobati gejala, bukan menyentuh akar persoalan. Di sinilah kebutuhan akan perubahan pendekatan menjadi semakin nyata.

Masalah terbesar sesungguhnya berada pada tata kelola kebun rakyat yang masih berjalan sendiri-sendiri. Banyak petani memiliki lahan yang tersebar, tidak terorganisasi, serta bergantung pada jaringan pengepul. Selama rantai produksi dan distribusi ini tetap berlangsung tanpa pembenahan kelembagaan, ruang bagi pencurian akan selalu tersedia.

BACA JUGA: Konsumsi Sawit Domestik Terus Naik, Stok Nasional Menipis di Tengah Harga CPO yang Menguat

Karena itu, gagasan mengenai korporatisasi petani menjadi semakin relevan. Korporatisasi bukan berarti menghilangkan kemandirian petani atau menggeser posisi mereka. Sebaliknya, konsep ini bertujuan mengorganisasikan petani swadaya ke dalam kelembagaan ekonomi yang lebih kuat, seperti koperasi, kelompok tani, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga mereka memiliki posisi tawar sekaligus tata kelola yang lebih baik.

Melalui kelembagaan tersebut, pembenahan dapat dilakukan dari hulu hingga hilir.

Pertama, pada aspek Good Agricultural Practices (GAP). Pengadaan pupuk berkualitas, pendampingan agronomi, hingga perawatan tanaman dapat dilakukan secara kolektif, lebih efisien, dan terstandar. Petani tidak lagi menghadapi biaya produksi secara individual, sementara produktivitas berpotensi meningkat.

BACA JUGA: Produksi dan Ekspor Sawit Indonesia Menguat, Nilai Ekspor Tembus US$3,38 Miliar pada April 2026

Kedua, tata kelola panen menjadi lebih tertib. Jadwal panen dapat disusun secara sistematis, tenaga panen lebih terlatih, serta dilengkapi seragam dan kartu identitas. Langkah sederhana ini sebenarnya memiliki fungsi administratif sekaligus sosial karena memperjelas siapa yang berhak memanen, kapan panen dilakukan, dan di blok mana aktivitas berlangsung. Ruang gerak pencurian pun menjadi semakin sempit.

Ketiga, jalur distribusi TBS dapat diorganisasi melalui satu pintu. Ketika seluruh penjualan dikelola oleh satu entitas kelembagaan, alur distribusi menjadi lebih transparan dan mudah dilacak. Pemerintah desa dapat memperkuatnya melalui regulasi surat jalan, izin angkut, serta pengawasan bersama dengan perusahaan dan PKS mitra. Pendekatan kolektif semacam ini berpotensi lebih efektif dalam memutus rantai perdagangan buah curian dibandingkan sistem pengamanan yang dilakukan secara individual.

Meski demikian, pembenahan tata kelola produksi saja belum cukup. Persoalan pencurian TBS pada akhirnya tetap bermuara pada kualitas hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

BACA JUGA: KPPU Selidiki Dugaan Kartel Harga dan Potongan Timbangan TBS Sawit di Pesisir Selatan

Di sinilah paradigma lama perlu diubah. Masyarakat di sekitar perkebunan tidak seharusnya terus diposisikan sebagai objek pengamanan atau bahkan sumber ancaman. Mereka justru perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem perlindungan itu sendiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat akan menjadi benteng alami perusahaan ketika mereka merasakan manfaat nyata dari kehadiran investasi. Ketika tersedia lapangan kerja, peluang usaha, akses ekonomi yang adil, serta harapan masa depan yang lebih baik, maka kepentingan masyarakat dan perusahaan akan bertemu pada satu titik, menjaga keberlanjutan kebun bersama.

Karena itu, penguatan koperasi plasma dan korporatisasi petani swadaya menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan tersebut. Kelembagaan yang sehat, transparan, dan memberikan nilai tambah ekonomi akan menciptakan rasa memiliki terhadap sistem yang dibangun bersama.