FORTASBI: Kelembagaan Petani Jadi Kunci Keberlanjutan dan Regenerasi Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Penguatan kelembagaan dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan petani sawit swadaya dalam mengakses pembiayaan, mempertahankan sertifikasi, hingga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor perkebunan.

Hal itu disampaikan Rukaiyah Rafik, Board of Governors RSPO sekaligus Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), dalam kegiatan Media Brunch RSPO yang dihadiri InfoSAWIT, Jumat (12/6/2026).

Menurut Rukaiyah, berbagai program pendampingan bagi petani sawit swadaya selama ini sering kali hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi untuk mendapatkan akses pembiayaan atau sertifikasi. Padahal, yang jauh lebih penting adalah membangun kelembagaan petani yang kuat dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Harga CPO Pekan Depan Diproyeksi Bergerak di Kisaran RM4.200-RM4.550 per Ton

“Jangan sampai tujuan petani berkelompok hanya untuk mendapatkan kredit. Kelompok tani atau koperasi harus menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas petani agar mampu berkembang secara mandiri, serta bisa mengakses beragam program untuk mendukung berkembangnya petani” ujarnya.

Ia menilai, tantangan terbesar dalam membangun kelembagaan petani sawit bukan terletak pada pembentukan organisasi semata, melainkan bagaimana menciptakan rasa percaya di antara para anggotanya. Pasalnya, karakteristik petani sawit yang cenderung mengelola kebun secara mandiri sering kali menjadi hambatan dalam membangun kerja sama kolektif.

“Petani sawit itu berbeda dengan petani komoditas lain. Mereka terbiasa mengelola sendiri, sehingga budaya untuk berkelompok perlu terus dibangun melalui contoh-contoh nyata yang berhasil,” katanya.

BACA JUGA: Impor Minyak Nabati India Naik 8 Persen, Minyak Kedelai Makin Kompetitif Tekan Minyak Sawit Olahan

Insentif Harga Dinilai Belum Menjadi Daya Tarik Utama

Rukaiyah menjelaskan, insentif harga yang diperoleh dari penerapan sertifikasi keberlanjutan memang memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Namun, besaran insentif tersebut belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong petani untuk bergabung dalam skema sertifikasi.

Menurutnya, tambahan harga sekitar Rp50 hingga Rp70 per kilogram dari kredit sawit berkelanjutan, sering kali belum cukup menarik apabila dibandingkan dengan kebutuhan petani yang lebih mendesak, seperti biaya operasional rumah tangga maupun kebutuhan kebun.

“Petani biasanya melihat manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Yang penting bagi mereka adalah hasil panen cepat terjual dan pembayaran diterima secara cash,” tuturnya.

BACA JUGA: Sutiyana: Sertifikasi Saja Tidak Cukup, Petani Sawit Butuh Dukungan Pembiayaan

Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan manfaat nyata dari keberadaan koperasi maupun kelompok tani, bukan sekadar sebagai lembaga administratif.

“Koperasi harus mampu menjadi tempat belajar, tempat berbagi pengalaman, sekaligus menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi petani di lapangan,” ujarnya.

Regenerasi Petani Perlu Menjadi Perhatian

Selain penguatan kelembagaan, Rukaiyah juga menyoroti pentingnya regenerasi petani sawit. Menurutnya, rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha perkebunan keluarga menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan sektor sawit nasional.