Debat Keempat Cawapres: Minim Substansi, Gagal Memotret Masalah Lingkungan

InfoSAWIT, JAKARTA – Debat keempat antara Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Senin (21/1/2024) malam di Jakarta menjadi sorotan, terutama terkait penanganan isu-isu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Sayangnya, dalam debat berdurasi 2 jam tersebut, kandidat gagal menyampaikan visi menyeluruh terhadap krisis iklim sebagai permasalahan kompleks yang berdampak pada transisi energi, krisis pangan, dan serentetan bencana lainnya.

Debat kali ini cenderung dipenuhi dengan gimik-gimik dan serangan personal yang minim substansi, meninggalkan isu-isu penting seperti krisis iklim dan tata kelola sumber daya alam. Meskipun para kandidat memaparkan visi misi terkait isu-isu tersebut, kekurangan dalam membahas solusi konkret menciptakan ketidakpuasan.

Salah satu contoh adalah ketidakpahaman mendalam terhadap program-program tertentu, seperti penggunaan biodiesel sawit dengan campran B35 dan B40. Meskipun diusulkan sebagai solusi untuk energi, potensi masalah terkait perebutan CPO (Crude Palm Oil) untuk kebutuhan energi dan pangan luput dari pembahasan. Ketidakjelasan mengenai pembagian CPO ini dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng, memberikan dampak negatif pada masyarakat.

BACA JUGA: Pemkab Kotawaringin Timur Evaluasi RAD-KSB, 23 Persen Sawit di Kelola Petani Swadaya

Menurut Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, hingga saat ini belum terlihat rancangan jelas terkait pembagian CPO untuk kebutuhan energi dan pangan. Faktor ini memunculkan kekhawatiran akan ketidakstabilan harga minyak goreng, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan CPO untuk kebutuhan energi.

Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, permasalahan biodiesel juga menyoroti kurangnya penyelesaian terhadap konglomerasi industri sawit yang dominan, membuat pengawasan menjadi sulit. Ambisi terus-menerus dengan bauran biodiesel tanpa penyelesaian struktural dapat membahayakan lebih banyak rumah tangga di Indonesia.

Selain itu, isu hilirisasi nikel yang diangkat sebagai program unggulan oleh beberapa kandidat juga menuai kritik. Meskipun Indonesia menjadi produsen terbesar nikel di dunia, tata kelola yang masih semrawut dan ambisi transisi energi yang terkesan lebih berorientasi pada keuntungan bisnis daripada keberlanjutan lingkungan dan masyarakat menjadi perhatian utama.

BACA JUGA: Paten Riset Hilir Sawit Didominasi Amerika Serikat dan Uni Eropa

Deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat tambang nikel, terutama di Sulawesi, mencapai angka yang mengkhawatirkan. Andi Muttaqien dari Satya Bumi mencatat bahwa deforestasi di Sulawesi dari tahun 2001 hingga 2019 mencapai angka seluas 2.049.586 hektar. Isu hilirisasi harus dilihat lebih dari sekadar potensi ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan manusia dan alam tidak terlupakan.

Dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti krisis iklim dan tata kelola sumber daya alam, penting bagi pemerintah, termasuk calon presiden dan wakil presiden, untuk menawarkan program-program yang berbasis etika lingkungan dengan pendekatan ekosentrisme. Pendekatan ini melibatkan perlindungan lingkungan dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan ekosistem, bukan hanya kepentingan manusia sebagai elemen sentral. Evaluasi terhadap debat ini memberikan panggilan untuk lebih mendalam dan konkret dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. (T2)