Jangan Politisasi Dana Peremajaan Sawit Rakyat untuk Pemilu

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menegaskan, agar pemerintah tidak melakukan politisasi dana peremajaan sawit dengan menaikkannya menjadi Rp 60 juta per hektar (sebelumnya Rp 30 juta per ha), disaat musim Pemilihan Umum (Pemilu).

Lebih lanjut Sabarudin menjelaskan, jika terjadi kenaikan dana sawit replanting pada saat ini oleh pemerintah, akan dinilai janggal sebab selama ini sudah selama 2 tahun, SPKS meminta agar dana peremajaan sawit di naikkan namun pemerintah justru tidak setuju. SPKS justru mengapresiasi Komisi IV DPR dan DPD yang telah berjuang bersama kami untuk menaikkan dana peremajaan sawit tersebut selama 2 tahun terakhir menjadi Rp. 60 juta per hektar.

“Karena itu, jika pemerintah ingin menaikkan dana peremajaan sawit tersebut dapat dilakukan Pemerintah Indonesia, paska proses Pemilihan Umum (PEMILU) usai. Jangan memanfaatkan dana sawit ini untuk kepentingan electoral,” kata Sabarudin, dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Selasa (13/2/2024).

BACA JUGA: Sebaiknya Kenaikan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) RP 60 Juta per Ha, Setelah Pemilu

Semua capres dalam pemilu saat ini, punya komitmen untuk meningkatkan dana peremajaan sawit dan bahkan akan memperbaiki tata Kelola sawit yang lebih baik dari saat ini. Sebab banyak hal juga yang tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo walaupun sudah ada peraturannya di sektor sawit. sebut contoh hilirisasi.

Selama ini hilirisasi hanya meningkatkan value added bagi industri dan tidak berdampak kepada petani dan masyarakat. Jika ingin berdampak ke masyarakat dan petani, koperasi rakyat dan Badan Usaha Milik Desa harus diprogramkan untuk menjalankan hilirisasi tersebut juga. Akhirnya, kesejahteraan hanya berhenti pada sektor industry saja.

Kata Sabarudin, SPKS juga melihat, baru Ganjar-Mahfud yang secara terang-terangan menata sawit rakyat dalam kampanye selama ini ketimbang capres lainnya, seperti ingin menempatkan badan sawit dibawah presiden, meningkatkan value added bagi komunitas dalam hilirisasi sawit, meningkatkan dana peremajaan sawit, pendataan petani, hingga penyelesaian konflik sawit dan memperkuat akses petani bagi sarana produksi pertanian.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Gelar Rapat Internal di Istana: Bahas Sawit dan Peremajaan Sawit Rakyat

“Jadi, SPKS mengharapkan agar dana peremajaan sawit ini tidak dijadikan sebagai ajang kampanye oleh pemerintah disaat pemilu seperti bansos dan lain-lain sebagainya,” tandas Sabarudin. (T2)