InfoSAWIT, BALI – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah memprioritaskan upaya peningkatan efisiensi dalam tata kelola kelapa sawit, dengan mengincar anggaran sebesar Rp172 triliun yang berpotensi terbuang sia-sia. Menurutnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan masih banyak aspek yang belum efisien dalam pengelolaan kelapa sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Luhut berencana menggelar rapat dalam waktu dekat di Jakarta, termasuk memanggil kementerian terkait, untuk membahas inefisiensi yang diduga disebabkan oleh regulasi yang menghambat. Ia mengungkapkan bahwa beberapa peraturan di berbagai kementerian sering kali tumpang tindih, mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan.
“Saya lapor kepada Bapak Presiden misalnya ada satu peraturan di kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan,” katanya dikutip InfoSAWIT dari Antara ditulis Jumat (8/3/2024).
Harmonisasi regulasi menjadi salah satu fokus utama, di mana Luhut berharap agar aturan-aturan tersebut dapat disesuaikan agar tidak saling menghambat, terutama dalam pembangunan sektor kelapa sawit. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, data mengenai tata kelola sawit juga perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi.
Luhut juga menyatakan keyakinannya bahwa masalah ketidakefisienan juga dapat ditemukan di berbagai instansi di Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan akan dilakukan dan dilanjutkan dengan audit lebih lanjut oleh BPKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran tidak hanya sekadar habis, tetapi juga menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pemerintah.
Menerima laporan dari Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Luhut menyatakan bahwa inefisiensi masih terjadi dalam pengeluaran anggaran negara, terutama di sektor kelapa sawit. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran yang digunakan tidak hanya habis, melainkan juga memperhatikan kualitas dan efisiensi.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun 0,29 Persen Pada Kamis (7/3), Harga CPO di Bursa Malaysia Ikut Turun
Selain melakukan audit, Luhut juga meminta BPKP untuk menyusun rincian penggunaan anggaran oleh setiap kementerian/lembaga untuk mengidentifikasi penggunaan yang tidak efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. (T2)
