InfoSAWIT, JAKARTA – Belum lama ini TuK INDONESIA bersama Koalisi Forests & Finance merilis laporan terbaru mereka, “Banking on Biodiversity Collapse (BOBC)”, yang mengungkap dampak pendanaan besar terhadap deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan hutan tropis Indonesia. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran bank-bank besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI, dalam mendukung industri kelapa sawit, pulp & kertas, karet, dan kayu di Indonesia.
Menurut laporan ini, sejak Perjanjian Paris, bank-bank Indonesia telah menjadi penyedia pembiayaan terbesar di Asia Tenggara untuk industri yang berisiko terhadap hutan di Indonesia. Dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 30,5 miliar (40% dari total kredit), bank-bank ini telah memainkan peran penting dalam mendukung perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang berpotensi merusak lingkungan.
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, menekankan bahwa laporan ini mengungkapkan kegagalan bank-bank besar dalam menerapkan komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST atau “ESG”).
BACA JUGA: DBH Sawit: Dorong Pembangunan Infrastruktur, Serta Untuk Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Tengah
“Bank-bank ini seharusnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mereka biayai mematuhi komitmen Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut, dan Nol Eksploitasi (NDPE), tetapi implementasinya masih jauh dari harapan,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, ditulis Selasa (2/4/2024).
Salah satu faktor kegagalan adalah ketidakmampuan sektor keuangan Indonesia untuk mengatasi risiko yang terkait dengan perusahaan bayangan yang terhubung dengan grup-grup produsen terbesar di Indonesia. Selain itu, lemahnya regulasi seperti Taksonomi Hijau OJK yang berubah menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) memperumit pedoman lingkungan hidup, memberikan sinyal yang membingungkan bagi pelaku pasar keuangan.
Laporan BOBC juga mengidentifikasi perusahaan-perusahaan penerima kredit, seperti Sinar Mas Group (SMG) dan Royal Golden Eagle (RGE) Group, yang secara signifikan mempengaruhi deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Keluhan masyarakat terkait dengan kewajiban plasma perusahaan sawit, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata, menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik-praktik ini.
BACA JUGA: Periode April 2024, Harga Referensi CPO Menguat, BK dan PE CPO Ditetapkan US$ 142/Ton
Selain itu, investasi besar-besaran di sektor perkebunan kelapa sawit di Papua, seperti yang dilakukan oleh Korindo Group, telah mengakibatkan alih fungsi kawasan hutan adat dan meningkatnya konflik dengan masyarakat adat setempat, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pusaka, Franky Samperante.
TuK INDONESIA bersama Koalisi Forest & Finance menekankan pentingnya langkah-langkah yang segera diambil oleh lembaga keuangan dan regulator untuk menyelaraskan aliran keuangan mereka dengan tujuan kebijakan publik internasional. Ini termasuk menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati, menghormati hak-hak masyarakat adat, mendorong transisi energi yang berkeadilan, memastikan integritas ekosistem, dan menyelaraskan tujuan kelembagaan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. (T2)
