InfoSAWIT, JAKARTA — Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki lahan sawit seluas 16,8 juta hektar. Industri ini berkontribusi signifikan terhadap ekspor nasional, mencapai US$ 37,76 miliar pada tahun 2022 dan US$ 29,54 miliar pada 2023, menjadikannya salah satu pilar ekonomi utama. Namun, dengan pertumbuhan permintaan ekspor dan ambisi Program Biodiesel Indonesia, ekspansi perkebunan sawit masih menjadi isu penting.
Dalam pidato pelantikan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya terhadap swasembada pangan dan energi, salah satunya dengan memanfaatkan kelapa sawit untuk biodiesel. Rencana pengembangan biodiesel B40 hingga B50 menjadi prioritas, namun ini dapat mendorong ekspansi lahan sawit yang berisiko meningkatkan deforestasi dan mengancam lahan sumber pangan.
Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait pembatasan ekspansi sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2019 tentang Moratorium Sawit, implementasinya masih menghadapi tantangan. Koalisi Moratorium Sawit menyatakan bahwa moratorium ini perlu didukung oleh analisis ekonomi dan lingkungan yang menyeluruh, termasuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
BACA JUGA: Konferensi Minyak Sawit Indonesia Ke-20 Dihantui Pengungkapan Perusahaan Sawit Ilegal
Guna mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, Koalisi Moratorium Sawit menggelar diskusi atas kertas kebijakan berjudul “Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)”. Diskusi ini bertujuan mendorong penghentian izin ekspansi untuk industri besar serta mengutamakan intensifikasi produktivitas. Koalisi berharap ini dapat memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
Peneliti Lokahita, Jesika Taradini, mengingatkan bahwa perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah mencapai ambang batas kapasitas lingkungan. “Pemulihan kondisi lingkungan di tiga pulau tersebut harus menjadi prioritas daripada membuka lahan sawit baru,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (7/11/2024).
Menurutnya, ekspansi kebun baru tidak akan memberi dampak berarti pada masyarakat atau pendapatan negara, kecuali untuk keuntungan pelaku usaha besar.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Tipis Pada Rabu (6/11), Harga CPO di Bursa Malaysia Terkerek
Dari sudut pandang ekonomi, Nailul Huda dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menyebutkan bahwa moratorium sawit disertai program *replanting* akan memberikan dampak ekonomi positif. Ia memperkirakan moratorium ini bisa menyumbang Rp28,2 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045, serta membuka 761 ribu lapangan kerja baru. Angka ini, menurutnya, lebih baik dibandingkan tanpa moratorium yang justru menunjukkan dampak negatif pada berbagai aspek ekonomi.
Senada, Achmad Surambo dari Sawit Watch menekankan pentingnya moratorium untuk menghentikan ekspansi tak terkendali, memastikan praktik berkelanjutan, dan menciptakan tata kelola yang adil serta transparan. “Biodiesel berbasis sawit berpotensi besar mendorong deforestasi. Moratorium ini adalah langkah penting untuk menekan dampak negatifnya,” ujar Surambo.
