Perkebunan Sawit Tumbuh dan Sejahtera Bersama Masyarakat, Butuh Kepastian Hukum

InfoSAWIT, BOGOR – Keberlanjutan agribisnis kelapa sawit membutuhkan kerja sama erat antara semua pemangku kepentingan. Menteri Pertanian RI periode 2000–2004, Prof. Bungaran Saragih, menegaskan bahwa siklus panjang produktivitas perkebunan sawit hingga 25 tahun memerlukan keberpihakan untuk mendukung pembangunannya.

“Semua pemangku kepentingan harus mau bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” ungkap Prof. Bungaran dalam wawancara dengan InfoSAWIT, Selasa (17/12/2024) di Bogor.

Menurutnya, konflik sosial dan lingkungan yang kerap menyerang sektor sawit perlu diantisipasi dengan solusi terbaik. Jika terdapat pelanggaran, penegakan hukum sesuai undang-undang harus dilakukan untuk menjamin keberlanjutan usaha.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltara Periode Desember 2024 Naik Rp 151,93/Per Kg

Senada dengan Prof. Bungaran, Pakar Hukum Kehutanan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Sadino, menyebutkan bahwa lemahnya penegakan hukum sering menjadi akar konflik di perkebunan kelapa sawit.

“Sering kali konflik ini berakar dari konspirasi mafia yang hanya mencari keuntungan pribadi,” ujarnya kepada InfoSAWIT, Rabu (18/12/2024).

Sadino menyinggung kasus pendudukan lahan PT Agricinal di Bengkulu Utara, yang menurutnya membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia mencurigai adanya motif pribadi yang disembunyikan di balik aksi massa.

BACA JUGA: FMBP Arogan, Diduga Perintahkan Warga Jarah TBS Sawit PT Agricinal

“PT Agricinal sudah memenuhi kewajiban kemitraan dengan petani plasma, sehingga HGU-nya diperpanjang. Jangan ada tekanan tambahan dari kepentingan mafia tanah,” tegas Sadino.

Ia mengingatkan bahwa tanah perkebunan sawit adalah milik negara yang dikelola berdasarkan izin pemerintah sesuai undang-undang. Oleh karena itu, tindakan pendudukan lahan oleh massa yang terorganisir harus direspons dengan langkah hukum yang tegas.

“Penegakan hukum yang konsisten sangat penting agar dunia usaha tidak terus dibingungkan oleh tuntutan yang tidak sesuai peraturan,” tutupnya.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Selasa (17/12), Harga CPO di Bursa Malaysia Masih Terkoreksi

Kerja sama antar pemangku kepentingan dan penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit, yang menjadi salah satu andalan agribisnis Indonesia. (T2)