Warga Tamambaloh Menolak Rencana Perkebunan Sawit PT Ichiko Agro Lestari

InfoSAWIT, KAPUAS HULU — Rencana ekspansi PT Ichiko Agro Lestari untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, menuai gelombang penolakan dari masyarakat adat Tamambaloh. Sosialisasi yang dilakukan perusahaan sejak 15 Mei 2025 dinilai tidak transparan dan memicu keresahan di kalangan warga.

Sosialisasi pertama dilakukan di tingkat kecamatan dan dihadiri oleh Temenggung Tamambaloh, Vincentius Lantando. Ia menilai bahwa paparan perusahaan lebih menyerupai pengumuman rencana yang sudah siap dijalankan ketimbang diskusi awal dengan masyarakat. “Ini bukan sekadar sosialisasi, tapi seperti keputusan sepihak,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (24/5/2025).

PT Ichiko Agro Lestari menargetkan lima desa untuk fase pertama ekspansinya: Pulau Manak, Banua Martinus, Banua Ujung, Saujung Giling Manik, dan Ulak Pauk. Dari kelima desa tersebut, dua di antaranya — Banua Ujung dan Saujung Giling Manik — telah secara tegas menolak rencana perusahaan. Desa Banua Martinus masih menunggu hasil keputusan bersama dalam forum adat yang disebut Kombong Banua. Sementara Pulau Manak dan Ulak Pauk masih terbelah pendapat.

BACA JUGA: Petani Sawit Terlibat Aktif dalam Rantai Pasok Perdagangan Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikasi RSPO

Sosialisasi di Pulau Manak pada 16 Mei memperlihatkan polarisasi masyarakat. Sebagian warga menolak karena khawatir kehilangan hutan sebagai penopang hidup. “Kami hidup dari hutan dan sungai,” kata salah seorang warga. Namun, ada pula yang mendukung dengan syarat, “Berikan kami alternatif pekerjaan, baru kami bisa ikut menolak.”

Desa Banua Ujung dan Saujung Giling Manik menolak sosialisasi lanjutan karena sedang dalam proses pengajuan status Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Desa Ulak Pauk dijadwalkan menerima sosialisasi pada 20 Mei, namun ditunda tanpa alasan yang jelas.

Salah satu kekhawatiran utama masyarakat adalah dampak ekologis yang ditimbulkan. Claudia Liberani, tokoh pemuda dari Saujung Giling Manik, menyebut Sungai Tamambaloh sebagai satu-satunya sumber air bersih warga. “Kalau satu desa saja menerima rencana ini, semua desa yang tergantung pada sungai akan terkena dampaknya,” katanya.

BACA JUGA: Pemerintah Dorong Sistem Tracing Sawit Nasional, Airlangga: Harus Sederhana dan Tangguh

Perusahaan juga melakukan sosialisasi ke desa-desa di luar target fase pertama, seperti Menua Sadap, yang memicu kecurigaan bahwa cakupan ekspansi bisa lebih luas dari yang diumumkan.

Sebagai respons atas keresahan ini, masyarakat Tamambaloh menggelar Kombong Banua pada 20 Mei 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh ketua adat, pemerintah kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemuda dari lima desa terdampak. Hasilnya adalah dua poin pernyataan sikap, pertama, menolak kehadiran perusahaan dalam bentuk korporasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Ketemenggungan Tamambaloh. Lantas kedua, mendorong percepatan proses PPMHA dan pengajuan hutan adat.

“Kami menolak dengan sopan dan penuh pertimbangan,” tegas Baki Suhardiono, tokoh masyarakat Tamambaloh.

BACA JUGA: Subulussalam Dorong Perkebunan Sawit Bertanggung Jawab, Fokus pada Perlindungan Pekerja dan Anak

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Ichiko Agro Lestari. Warga masih menanti kejelasan terkait legalitas dan detail rencana perusahaan. Minimnya transparansi, ketidakjelasan informasi, dan pendekatan sosialisasi yang menimbulkan perpecahan menjadi sorotan utama masyarakat Tamambaloh dalam menghadapi proyek perkebunan ini. (T2)