GAPKI dan SPKS Bangun Kemitraan Strategis untuk Lepaskan Petani Sawit dari Jerat Tengkulak

InfoSAWIT, JAKARTA — Masa depan industri sawit nasional tak cukup dibangun hanya oleh kekuatan korporasi besar. Di balik 16 juta hektare lahan sawit Indonesia, ada lebih dari 40% yang digarap oleh tangan-tangan petani swadaya. Namun, sebagian besar dari mereka masih terjebak dalam rantai pasok yang timpang, harga jual tak menentu, dan ketergantungan pada tengkulak.

Menjawab tantangan itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandai babak baru dalam hubungan antara pengusaha dan petani. Penandatanganan dilakukan pada 17 Juni 2025 di Kantor Pusat Gapki, Jakarta oleh Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, dan Ketua Umum SPKS, Sabarudin.

Kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan kesepakatan strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan petani, mendorong pembentukan kemitraan dengan perusahaan, dan mendukung sertifikasi keberlanjutan. Di mata SPKS, ini adalah momentum bersejarah: jembatan baru antara dunia usaha dan komunitas petani yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

 BACA JUGA: Menebak Permintaan Minyak Sawit dari China

 

Lepas dari Tengkulak, Bangun Akses Langsung

Salah satu poin penting dalam kolaborasi ini adalah membangun kemitraan koperasi petani dengan perusahaan anggota Gapki, agar petani tak lagi bergantung pada perantara yang kerap menekan harga.

“Banyak koperasi SPKS yang sudah terbentuk, tetapi masih menjual hasil panen lewat tengkulak. Kami ingin mengubah itu. Petani harus bisa bermitra langsung dengan perusahaan, dengan sistem yang adil dan transparan,” ujar Sabarudin dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Senin (23/6/2025).

Dengan anggota lebih dari 76.700 orang di 22 kabupaten dan 11 provinsi, SPKS telah lama aktif mendampingi petani sawit melalui pelatihan praktik pertanian baik (GAP), penguatan koperasi, hingga pendampingan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kini, lewat kerja sama ini, SPKS ingin memperluas dampaknya, terutama dalam mendukung petani mencapai sertifikasi ISPO sesuai Perpres No 16 Tahun 2025.

BACA JUGA: Malaysia Evaluasi Dampak Pajak SST 5% ke Industri Oleokimia Sawit, Pemerintah Siap Dengar Keluhan Pelaku Usaha

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan bahwa kemitraan ini mencerminkan semangat gotong royong antara pengusaha dan petani. “Kami ingin petani anggota SPKS lebih kuat secara kelembagaan, lebih mandiri secara ekonomi, dan lebih siap menghadapi tuntutan global,” ujarnya.

Gapki juga menyambut baik komitmen SPKS terhadap keberlanjutan. Dengan kolaborasi ini, pelatihan dan transfer teknologi kepada petani akan diperluas, termasuk fasilitasi alat produksi dan sistem penjualan yang lebih menguntungkan petani.