Alternatif Solusi berdasarkan hukum dan kebijakan yang ada saat ini hendaknya menjadi landasan utama yang digunakan satgas PKH dalam menertibkan warga negara yang berkebun dalam TNTN. Pendekatan restoratif harus dikedepankan dibandingkan pendekatan represif, mengingat keterlanjuran dalam TNTN bersifat masif dan melibatkan ribuan warga negara.
Keterlanjuran yang ada saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari benangkusut lemahnya tata kelola pemerintahan secara umum dan sektor kehutanan khususnya, termasuk lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh kementerian kehutanan selama ini, dan adanya pembiaran serta dukungan legitimasi secara langsung maupun tidak langsung oleh pemda dan pejabat politik di daerah.
Pembiaran dan dukungan legitimasi tersebut dibuktikan dari adanya penerbitan identitas kependudukan berupa KTP dan KK, dan pembangunan infrastruktur publik sepeti sekolah, listrik, kesehatan, sarana ibadah, dan sebagainya, termasuk adanya penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) oleh Badan Pertanahan Nasional maupun SKT (Surat Keterangan Tanah), serta aktifitas pemerintahan lainnya dalam perkampungan dalam TNTN tersebut.
BACA JUGA: Benarkah Sawit Kehilangan Pangsa Pasar, Dinamika Global Memengaruhi
Pada setiap momen politik Pemilu dan Pilkada warga dalam kawasan ini juga tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan selalu ada aktifitas kampanaye dari kandidat caleg, cabup, cagub, capres, serta didirikan TPS ketika hari pelaksanaan Pileg, pilkada maupun pemilu.
Fakta-fakta tersebut hendaknya menjadi pertimbangan serius bagi satgas PKH untuk mencari solusi berbasis retoratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, dan pendekatan dialogis hendaknya tetap dikedepankan. (*)
Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.
