Klasifikasi “Risiko Standar” EUDR Dinilai Tak Adil, Industri Sawit Malaysia Protes Keras

Roslin juga menegaskan bahwa klasifikasi risiko ini tidak mencerminkan komitmen Malaysia yang nyata terhadap perlindungan hutan. Ia mengingatkan bahwa sejak KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, Malaysia telah berkomitmen untuk mempertahankan setidaknya 50% wilayahnya sebagai kawasan hutan—dan hingga kini janji itu masih ditepati.

Ia juga mempertanyakan integritas sistem klasifikasi EUDR, mengingat beberapa negara anggota Uni Eropa yang memiliki catatan deforestasi historis justru masuk dalam kategori “risiko rendah”.

“Perbedaan ini memunculkan pertanyaan serius tentang objektivitas dan transparansi kerangka EUDR. Ini seolah menunjukkan keberpihakan dan memperkuat kesan bahwa EUDR digunakan sebagai alat diskriminatif terhadap minyak sawit,” tegasnya.

BACA JUGA: Mediasi Konflik Lahan Sawit Warga Kembang Janggut Kembali Buntu, PT RMB Tawarkan Rp25 Juta per Hektar

Meski Malaysia telah aktif terlibat dalam berbagai forum konsultatif, termasuk dalam Joint Task Force dengan Uni Eropa, Roslin mengaku bahwa hasilnya sejauh ini nihil. Banyak dari proses dialog tersebut, katanya, hanya menjadi ajang simbolis tanpa tindak lanjut kebijakan yang nyata.

“Seringkali diskusi-diskusi ini berubah menjadi seremoni semata, tanpa hasil konkret atau kolaborasi yang tulus. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses konsultatif EUDR. Regulasi ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi mencerminkan kebijakan perdagangan diskriminatif yang menargetkan sawit, sementara menutup mata terhadap isu serupa di wilayah lain,” kata Roslin.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Datuk Chan Foong Hin, menyatakan bahwa pemerintah akan meminta klarifikasi resmi kepada Komisi Eropa terkait metodologi penilaian yang digunakan dalam penentuan klasifikasi risiko tersebut.

BACA JUGA: Menggembala Harapan di Kebun Sawit, Suratmi dan Sapi-Sapinya di Kebun Agrinas

Langkah ini diambil sebagai bentuk keberatan resmi dan upaya diplomatik untuk memperjuangkan keadilan bagi industri sawit Malaysia di tengah aturan perdagangan global yang semakin kompleks. (T2)