Klasifikasi “Risiko Standar” EUDR Dinilai Tak Adil, Industri Sawit Malaysia Protes Keras

InfoSAWIT, PETALING JAYA — Keputusan Uni Eropa yang menempatkan Malaysia dalam kategori “risiko standar” dalam regulasi barunya, European Union Deforestation Regulation (EUDR), menuai kritik keras dari pelaku industri sawit Negeri Jiran. Penetapan ini dikhawatirkan akan menjadi penghalang non-tarif yang berdampak besar terhadap keberlanjutan ekspor sawit Malaysia ke pasar Eropa.

Ketua Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Datuk Carl Bek-Nielsen, menyebut klasifikasi tersebut sebagai sesuatu yang “sangat tidak adil dan mengecewakan”. Ia menilai, penilaian itu justru mengabaikan kemajuan signifikan Malaysia dalam menekan laju deforestasi dan menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi di sektor kelapa sawit.

“Ini seperti didenda karena ngebut, padahal kita berkendara di bawah batas kecepatan. Sangat tidak adil. Ini seperti tamparan bagi industri yang telah bekerja keras hingga untuk pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun, luas perkebunan sawit kita justru menurun,” ujarnya dilansir InfoSAWIT dari The Star, Selasa (8/7/2025).

BACA JUGA: Prof. Ermanto Fahamsyah: Saatnya Menjahit Ulang Hukum Perkelapasawitan Demi Keadilan dan Keberlanjutan

Bek-Nielsen mengingatkan bahwa klasifikasi sebagai “risiko standar” atau bahkan “risiko tinggi” akan membawa konsekuensi berat. Negara-negara dengan status ini akan menghadapi kewajiban kepatuhan yang lebih ketat dan beban administratif yang lebih besar untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

“Mereka akan dibebani biaya kepatuhan yang jauh lebih tinggi karena regulasi EUDR yang ketat, serta diawasi lebih intensif oleh otoritas kompeten di Eropa,” jelasnya.

Menurut Komisi Eropa, klasifikasi risiko EUDR mengacu pada tingkat deforestasi, degradasi hutan, perluasan lahan pertanian, dan tren produksi komoditas terkait. Namun Bek-Nielsen menilai penilaian tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, terutama komitmen jangka panjang Malaysia terhadap pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Ancaman Serius bagi Petani Kecil

Nada serupa disuarakan oleh CEO Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Roslin Azmy Hassan. Ia menyebut EUDR berpotensi menjadi hambatan perdagangan non-tarif yang merugikan negara-negara produsen komoditas di Global South, khususnya petani kecil di Malaysia.

BACA JUGA: ISPO Wajib untuk Petani Sawit Swadaya Mulai 2029, Pemerintah Siapkan Insentif dan Pendanaan Baru

“Bagi Malaysia, ini bisa berarti petani sawit, terutama petani kecil, justru tersingkir dari pasar Uni Eropa, meskipun mereka telah mengikuti standar keberlanjutan nasional seperti Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO),” ujar Roslin.

Menurutnya, sanksi yang dikenakan tanpa memperhatikan upaya keberlanjutan tersebut justru mengancam mata pencaharian petani dan menghambat tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa importir dan prosesor di Eropa akan menghindari Malaysia demi memilih negara lain yang diklasifikasikan sebagai “risiko rendah”, demi menghindari proses kepatuhan yang rumit.