NTP Petani Sulbar Tertinggi Nasional, Transmigran Sawit Dorong Kesejahteraan Warga

InfoSAWIT, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengungkapkan kabar menggembirakan terkait peningkatan kesejahteraan petani di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi Tematik Ketransmigrasian 2025 yang digelar di Ballroom Maleo, Mamuju, Jumat, SDK menyebut bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Sulbar mencapai 146—angka yang melampaui rata-rata nasional.

“Yang menggembirakan, NTP petani kita berada di angka 146. Ini menunjukkan bahwa petani di Sulawesi Barat relatif sejahtera, dan itu banyak ditopang oleh petani pekebun, terutama di sektor kelapa sawit,” ujar Suhardi Duka di hadapan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

NTP adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Angka di atas 100 menandakan bahwa petani memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Capaian 146 ini mencerminkan keberhasilan program transmigrasi, terutama di sentra-sentra perkebunan sawit seperti Mamuju Tengah dan Pasangkayu—dua wilayah yang dulunya merupakan kantong transmigran.

BACA JUGA: Satgas PKH Bidik 1,04 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal di 14 Provinsi

SDK menuturkan, salah satu kisah sukses berasal dari warga transmigrasi di Mamuju Tengah. “Pak Menteri sempat bertemu langsung dengan warga transmigran yang sudah naik haji dan memperoleh penghasilan hingga Rp15 juta per bulan. Ini bukti nyata bahwa transmigrasi mampu meningkatkan taraf hidup,” katanya dikutip InfoSAWIT dari Pemprov Sulbar, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa transmigrasi telah memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di tengah tantangan kemiskinan—yang menurutnya masih berada di atas 10 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional—SDK melihat transmigrasi sebagai solusi strategis.

“Jika masyarakat miskin dari tiap kabupaten bisa dipindahkan ke kawasan transmigrasi, saya kira itu akan jadi salah satu cara ampuh menyelesaikan persoalan kemiskinan di Sulbar,” tegasnya.

BACA JUGA: CPOPC: Industri Sawit Jadi Motor Penggerak SDG8 di Negara Berkembang

Namun demikian, ia menyoroti rendahnya partisipasi warga lokal dalam program transmigrasi selama ini. Sejak 1981, sebagian besar peserta berasal dari luar provinsi seperti Jawa, Bali, Lombok, dan Sunda. “Keterlibatan warga lokal sangat kecil. Dari pola sebelumnya, 80 persen adalah pendatang dari luar. Kami dari Sulbar hanya kebagian sekitar 10 hingga 20 kepala keluarga karena jatah APBDT-nya banyak diambil dari Sulsel,” ujarnya.

SDK berharap, pemerintah pusat ke depan memberi porsi lebih besar bagi transmigrasi lokal agar masyarakat Sulbar, terutama yang kurang mampu, dapat merasakan manfaat program tersebut.