Menko Perekonomian: AS Turunkan Tarif untuk Sawit, Karet, dan Komoditas Lain, Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Industri

JAKARTA, InfoSAWIT – Pemerintah Amerika Serikat memberikan penurunan tarif untuk sejumlah komoditas asal Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Menurut Airlangga, komoditas yang mendapat keringanan tarif antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan kakao. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS.

“Komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao sudah mendapat penurunan tarif dari Amerika Serikat. Ini tentu membuka peluang ekspor kita ke sana,” ujar Airlangga.

BACA JUGA: Disparitas Harga CPO-Solar Sentuh Rp6.400, BPDP Revisi Alokasi Dana Biodiesel

Selain itu, Indonesia juga tengah mendorong perlakuan yang setara dalam kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone), terutama untuk komponen industri tertentu. Ia menyinnggung salah satu pabrik yang memproduksi komponen untuk sektor kesehatan (healthcare) dan lainnya, namun belum menikmati tarif 0 persen seperti negara lain.

“Untuk kawasan Free Trade Zone, kami juga minta kesetaraan tarif, terutama untuk komponen industri tertentu, seperti healthcare, agar bisa lebih kompetitif dalam mensuplai kebutuhan di Amerika Serikat,” kata Airlangga.

Terkait aturan asal barang (rules of origin), Airlangga menyebut bahwa hal ini masih dalam tahap pembicaraan dengan pihak AS. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak melakukan praktik transfer payment seperti yang pernah disoroti terhadap negara lain.

BACA JUGA: Kemenperin Dorong Hilirisasi Sawit: Dari Limbah Jadi Material Bernilai Tinggi

“Kalau bicara rules of origin, ini masih dibahas. Mereka mencontohkan kasus Vietnam. Tapi kami tegaskan, Indonesia tidak melakukan transfer payment. Karena itu, penting bagi kita menyepakati definisi vendor dan cakupan produksinya secara jelas,” imbuhnya.

Pemerintah berharap kesepakatan dagang dengan AS dapat segera rampung agar pelaku industri nasional bisa menikmati akses pasar yang lebih luas dengan beban tarif yang lebih ringan. (T2)