Nurdin Halid Dorong PTPN Perkuat Transformasi Sawit Berbasis Digital dan Berkelanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendorong PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk lebih berperan aktif dalam mengakselerasi transformasi industri kelapa sawit nasional. Dalam pandangannya, digitalisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kepedulian terhadap dampak lingkungan harus menjadi poros utama perubahan sektor strategis ini.

Berbicara dalam sebuah forum diskusi bersama para pemangku kepentingan industri sawit, Nurdin menekankan bahwa transformasi tidak bisa hanya terpaku pada aspek teknologi dan efisiensi. Menurutnya, pendekatan yang menyeluruh harus mencakup enam dimensi penting: lingkungan, ekonomi, sosial, lahan, digitalisasi, dan pemasaran.

“Bagaimana supaya industri yang sekarang sedang kita bangun ini berdampak seminimal mungkin terhadap lingkungan. Kemudian kita juga harus membahas dampak ekonomi, sosial, pengelolaan lahan, serta digitalisasi dan pemasaran. Enam tantangan ini yang perlu dicarikan solusi bersama oleh PTPN dan pembuat regulasi,” kata Nurdin dikutip InfoSAWIT dari laman Golkar, Rabu (6/8/2025).

BACA JUGA: IPS Jalin Kerja Sama Beasiswa dengan Institut Nalanda, Dengan Biaya Rp 1 Juta per Semester

Ia menggarisbawahi bahwa proses transformasi bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan negara, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, koperasi, dan pelaku industri. Kolaborasi yang kuat diyakini menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan global yang tengah dihadapi sektor sawit Indonesia.

Dalam konteks perdagangan internasional, Nurdin turut menyoroti ironi posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar minyak sawit dunia, namun belum memiliki kendali dalam menentukan harga global. Ia mencontohkan Malaysia yang justru lebih dominan dalam pembentukan harga internasional, meskipun produksinya lebih kecil dibanding Indonesia.

“Kita adalah produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia, tapi yang menentukan harga internasional justru Malaysia. Ini adalah anomali yang harus kita pecahkan bersama. Kita perlu tahu hambatan-hambatan apa yang membuat Indonesia belum bisa menjadi penentu harga dunia,” tegas politisi senior Partai Golkar itu.

BACA JUGA: Mahasiswa Biologi UIN Bandung Gagas Strategi Baru Lawan Ganoderma Sawit

Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan koperasi dan BUMN sebagai ujung tombak dalam memperkuat tata kelola industri sawit. Sinergi antara keduanya dinilai dapat mempercepat implementasi digitalisasi serta memperbaiki sistem distribusi dan pemasaran CPO (crude palm oil), baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut Nurdin, Indonesia tidak boleh hanya puas sebagai penghasil CPO terbesar. Harus ada lompatan strategis agar Indonesia juga menjadi penentu arah kebijakan industri sawit global—mulai dari harga, keberlanjutan lingkungan, hingga pengembangan inovasi berbasis teknologi digital.

“Kalau sinergi ini kita bangun, saya optimistis Indonesia bukan hanya akan dikenal sebagai negara penghasil CPO, tetapi juga sebagai pemimpin dalam menentukan kebijakan harga dan arah industri sawit dunia,” pungkasnya. (T2)